GRESNEWS - Perombakan di jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa merembet pada jajaran pegawai di tingkat bawah. Pegawai Pemprov DKI Jakarta dinilai masih ´miskin´ kualitas. Belum lagi sejumlah pelanggaran aturan kepegawaian masih dilakukan oleh sejumlah pegawai.

"Secara kuantitas (jumlah pegawai) cukup tetapi secara kualitas masih kekurangan," kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Budhiastuti kemarin di Jakarta. Budhiastuti merupakan pejabat yang kena ´getah´ reshuffle dan ia dirotasi menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Menurut Budhiastuti, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta mencapai 75 ribu orang, termasuk guru. Setiap tahun, 3.000-4.000 PNS memasuki pensiun. Pemprov DKI, kata dia, masih kekurangan pegawai yang berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perpajakan. "Keberadaan mereka dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik supaya berjalan prima. Mereka harus bekerja lebih detail untuk mencermati semua masalah yang ada," kata dia.

Isu perampingan pegawai merupakan salah satu materi kampanye Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta lalu. Sebelumnya, Ahok juga pernah mengatakan ia akan memecat lima pegawai Pemprov yang ditengarai melanggar aturan. "Ada beberapa pegawai yang mau kita keluarkan, jumlahnya ada lima pegawai kalau enggak salah. Ya, mereka tidak izin sama atasan saat pergi melanjutkan sekolah ke luar negeri," ujar Ahok.

Diwawancarai terpisah, Pengamat Politik Bony Hargens mendukung perombakan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.

"Pencopotan itu bagian dari agenda reformasi birokrasi yang mau diseriusi oleh Jokowi. Saya tidak melihat  ada masalah, bahkan kalaupun semua kepala dinas dicopot. Sistem politik akan mencari keseimbangannya sendiri. Artinya, kita dukung Jokowi merombak birokrasi di DKI tanpa pengecualian. Terkait solusi lain dalam upaya mencegah pelanggaran yang terjadi adalah dengan perampingan birokrasi disusul dengan kontrol kinerja yang baik. Yang tak bagus kerjanya, dicopot," ujar Bony saat dihubungi melalui telepon pada Jumat siang (15/2).

Negatif
Fenomena pemecatan, pengunduran diri, dan perombakan birokrasi, menjadi berita hangat tersendiri dari. Bermula dari pemecatan Kusnindar yang terindikasi melakukan praktik pungli yang terjadi di proyek Rusun Marunda hingga reshuffle 20 pejabat pemprov yang kemarin dilakukan.

""
  Joko Widodo

Dalam sambutannya saat melantik pejabat baru, kemarin, di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur Jokowi berpesan agar para pejabat Pemprov DKI atau Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) ini, tidak ada istilah tempat enak, semua sama. Semuanya harus tetap mengabdi dan memberikan kinerja yang terbaik untuk DKI Jakarta.

"Saya titip pesan sedikit, tapi ini juga sudah saya sampaikan bahwa yang tadi dipindah, dimutasi, dirotasi bahwa tidak ada lagi tempat yang baik, tidak baik, enak, tidak enak, basah atau kering," ujar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, semua jabatan yang diberikannya adalah tempat yang terbaik. Oleh karenanya, Jokowi pun mengimbau kepada seluruh SKPD yang baru saja dilantik untuk bekerja keras membangun kota Jakarta.

"Semua ruang jabatan yang diberikan adalah tempat terbaik dari Jakarta sebagai tempat pengabdian untuk kota Jakarta. Oleh sebab itu, mari kita kerja keras bersama-sama untuk kota ini. Terima kasih," tegas Jokowi.

Adapun pejabat yang dilantik dalam prosesi tersebut adalah Catur Laswanto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Diklat menjadi Kepala BPMP; Budhiastuti sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Kepala Badan Diklat; I Made Karmayoga sebelumnya menjabat Sekretaris Bappeda menjadi Kepala BKD; dan Ery Basworo sebelumnya menjabat Kepala Dinas PU menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Subejo sebelumnya sebagai Kepala Bidang Operasional Dinas Damkar dan PB menjadi Kepala Dinas Damkar dan PB, serta Yonathan Pasodung sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pembina dan Pembangunan Gedung DKI menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

Kemudian Gamal Sinurat sebelumnya menjabat sebagai Kasudin Tata Ruang Jakarta Selatan menjadi Kepala Dinas Tata Ruang; Manggas Rudi Siahaan sebelumnya menjabat Asisten Deputi Bidang Transportasi menjadi Kepala Dinas PU; Irmansyah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro KDH dan KLN menjadi Kepala Biro Tata Pemerintahan; dan Heru Budi Hartanto sebelumnya Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri menjadi Kepala Biro KDH dan KLH.

Pejabat lainnya yakni Kukuh Hadi Santoso sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas PU menjadi Kepala Biro Umum; Hery Supardan sebelumnya menjabat Kepala Perbendaharaan dan Kas Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi Wakil BPKD; dan Saptasri Edingtyas sebelumnya sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang menjadi Wakil Kepala Dinas Kebersihan.

Selain itu, Tri Kurniadi sebelumnya menjadi Sekretaris Kota Jakarta Utara menjadi Wakil Walikota Jakarta Utara; Junaidi sebagai Wakil Bupati Kepulauan Seribu; Muhammad Yuliadi menjadi Sekretaris Kota Jakarta Utara; Yusuf Riyanto sebagai Sekretaris Bupati Kepulauan Seribu; Sulistyo Prabowo sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kominfomas menjadi Asisten Gubernur Bidang Tranportasi; dan Ida Bagus Nyoman Banjar sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan menjadi Direktur RSUD Durensawit, dan terakhir Anas Effendi sebelumnya sebagai Walikota Jakarta Selatan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sementara terdapat pejabat lainnya yang memasuki masa pensiun yaitu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Paimin Napitupulu, Kepala Dinas Tata Ruang Agus Subardono, dan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi (BPMP), Terman Siregar.

Terkait perombakan itu, Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago menilai tidak terdapat indikasi negatif terhadap reshuffle tersebut.

"Saya pikir tidak ada indikasi-indikasi tertentu ataupun gejala lainnya. Reshuffle ini sebagian besar merupakan promosi, ada dari eselon III jadi eselon II. Yang meskipun ada yang mungkin turun secara jabatan. Terkait Anas Effendi yang sebelumnya sebagai Walikota Jakarta Selatan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, ya saya lihat nggak apa-apa, gak ada indikasi apapun. Mungkin terkait kinerjanya, kurang diharapkan saat menjadi Walikota. Atau bisa juga kinerjanya diringankan," ujar Andrinof.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengatakan, akan melakukan konsolidasi internal dalam satu dua hari ke depan. Ia akan fokus dalam penanganan banjir, kerusakan jalan dan macet di Jakarta. "Tantangannya ada di banjir dan perbaikan jalan. Sehingga kita semua harus berupaya maksimal," ucapnya.


BACA JUGA:
Tags