GRESNEWS - Para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya bila merasa tidak sanggup mendukung cita-cita pemerintahan bersih yang saat ini diusung oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Mengundurkan diri dalam situasi seperti itu merupakan cermin jiwa yang besar.

Pengamat Sosial-Politik Boni Hargens mengatakan hal itu kemarin untuk mengomentari pengunduran diri Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, Novrizal. "Saya melihat sebenarnya dasar pengunduran diri itu merupakan upaya mendukung cita-cita pemerintahan yang lebih efektif dan bersih," kata Boni kepada Gresnews.com di Jakarta, kemarin.

Boni mengatakan ketegasan dan tanpa kompromi merupakan prasyarat dasar bagi terciptanya pemerintahan yang bersih. Gebrakan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan cermin bagi pemimpin-pemimpin lainnya.

Seperti diberitakan oleh media massa, Novrizal mengungkapkan alasan pengunduran dirinya adalah karena sakit. Dia tak menginginkan sakit liver yang dialaminya mengganggu kinerja Dinas Perumahan secara keseluruhan. Menurut Novrizal, saat ini Gubernur Jokowi sedang mengusung program besar. Alhasil, ia mengaku setiap hari harus pulang di atas pukul 21.00 WIB dan tetap masuk kerja pada hari libur. Selain itu, Novrizal juga membantah pengunduran dirinya itu berkaitan dengan praktik percaloan yang diduga marak di Dinas Perumahan.

Sejumlah kepala dinas lainnya memilih bungkam kepada Gresnews.com ketika disinggung mengenai pengunduran diri Novrizal. "Maaf, saya tidak dapat menjawab hal-hal terkait permasalahan tersebut karena saya tidak tahu. Kalau permasalahan terkait pertamanan, tanggung jawab saya, baru bisa," kata Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Heri Baskoro, Rabu (13/2).

Pun demikian dengan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. "Saya tidak tahu. Coba tanya yang bersangkutan," kata Udar, Rabu (13/2).

Kepala Dinas Perpajakan Iwan Setiawandi tidak mau menjawab apapun.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis menilai ada teori sebab-akibat yang mendasari mundurnya Novizal, salah satunya yakni pencopotan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) I Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Kusnindar. "Tetapi yang jelas kalau dari sudut pandang kami, beliau berjiwa ksatria," ujar Ruddin seperti dikutip beritajakarta.com.

Persoalan lain yang muncul yakni kebijakan menggratiskan rusun yang saat ini diterapkan di Rusun Marunda. Sebab program tersebut tidak ada dalam APBD DKI 2013. "Tidak ada anggarannya dalam APBD dari pada nanti gimana-gimana, beliau mundur. Yang kita dengar itu," ungkapnya.

Kendati demikian, Ruddin pun menilai mundurnya Novizal bukan suatu menjadi masalah, karena hal itu merupakan salah satu proses demokrasi. "Masih ada pejabat lain yang juga siap untuk menggantikan posisi tersebut. Tetapi kejadian ini menjadi catatan yang harus diperhatikan, karena proses mundur ini sebelumnya jarang terjadi di Pemprov DKI," tandasnya.

Persulit Warga

""
Basuki Tjahaja Purnama (ahok.org)

Wakil Gubernur Ahok sebelumnya geram karena adanya oknum dinas perumahan DKI Jakarta yang dinilai mempersulit warga untuk memasuki Rusun Marunda. Ahok mendatangi Rusun Marunda pada Minggu (27/1) dan menemukan beragam hal yang menurutnya mengindikasikan adanya oknum yang mempersulit warga masuk Rusun Marunda. Keesokan harinya, Kusnindar dicopot karena terbukti melakukan praktik jual-beli kamar rusun secara tersembunyi.  Kepala Unit Pengelola Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta saat ini adalah Jati Waluyo.

Menurut Ahok, pergantian ini dilakukan guna menindaklanjuti banyaknya keluhan dari warga yang berminat menghuni Rusun Marunda.

"Ya, bagi kami, dia terus menghambat. Terus, kita kan ada keluhan ibu-ibu dan ada fakta lapangan, terus ada yang bilang ke kami, ada 500 unit yang siap huni, 1.200 lebih belum siap, ternyata bahkan tidak sampai 100 unit saja belum beres, tiba-tiba di lantai 4 tidak ada air, alasannya pecah pipanya. Terus kenapa tidak diperbaiki? Alasannya mau cari tukang las. Masak peralon mau dilas? Itu kan terlalu banyak cari alasan," ujar Ahok.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 17 dinas yang tercantum dalam website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga, dan Dinas Pelayanan Pajak.

Siapa lagi yang akan mundur?

BACA JUGA: