JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta akan mengakomodasi masyarakat yang bermukim di kawasan kumuh di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Mereka akan dipindahkan ke Rusun Marunda dan dipekerjakan di PT. KBN (Persero).

"Ya, makanya kemarin itu kita nyatakan kepada BUMN, kita mau menguasai 49 persen sahamnya. Kalau lebih dari itu bisa jadi BUMD soalnya, kami sih maunya 70 persen. Pak Menteri BUMN secara lisan juga sudah oke. Dengan demikian, kalau saham sudah ditingkatkan, kalau direksinya juga tidak mau nurut, maka kita bisa ganti direksinya nanti," kata Wagub Ahok.

Ia menambahkan dalam hal ini dibutuhkan posisi tawar yang besar agar Pemprov DKI Jakarta bisa merealisasikan rencana itu. Untuk meningkatkan posisi tawar di BUMN kawasan industri tersebut, Pemprov akan membeli saham lebih banyak dari saat ini. Saat ini Pemprov DKI baru menguasai 20 persen lebih saham di PT. KBN. Rencana untuk membeli saham hingga 49 persen tersebut telah disetujui oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Nah, tentu direksi akan lebih senang menerima orang bekerja yang tinggal di Rusun Marunda. Karena kalau dia tidak menepati perusahaan, kami jamin kami akan usir mereka. Jangan dibalik, bangun kawasan industri pelabuhan, yang datang orang-orang luar yang sewa kos. Sementara itu, masyarakat sekitar tetap bangun rumah kumuh. Pak Gubernur (Jokowi) juga akan mengusahakan orang Jakarta yang belum punya kerjaan bisa dapat kerja nantinya," tuturnya.

Wagub Ahok, menandaskan akan segera mengadakan rapat dengan PT. KBN untuk membicarakan rencana mempekerjakan masyarakat kumuh sekitarnya. Adapun PT. KBN diminta memprioritaskan warga sekitar daripada masyarakat luar Jakarta.

BACA JUGA:
Tags