Mengungkit "Borok" Hubungan KPK DPR Memanas

Minggu, 03 September 2017, 12:00:00 WIB - Politik

Sejumlah pegiat melakukan aksi teatrikal saat menggelar aksi dukungan untuk KPK di Jakarta, Kamis (31/8). Dalam aksinya mereka menuntut KPK untuk memecat Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman karena membangkang perintah pimpinan dengan hadir memenuhi panggilan Pansus Angket KPK. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hubungan antara lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa pekan belakangan ini kembali memanas. Muasalnya dari manuver DPR yang menggelar pansus Hak Angket KPK dan dibalas sikap pimpinan KPK yang hendak memperkarakan anggota DPR lantaran dianggap menghalangi kerja penyidikan KPK.

Seskab Pramono Anung menegaskan sikap Presiden Joko Widodo tidak akan campur tangan. Presiden menolak melakukan intervensi. "Presiden telah menyampaikan tidak akan melakukan intervensi apa pun. Ini kan persoalan internal penegak hukum," kata Pramono kepada wartawan di Hotel Bidakara, Sabtu (2/9).

Jokowi sebelumnya berbicara langsung saat dimintai tanggapan mengenai Pansus Angket KPK setelah menghadirkan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman. Jokowi menghormati kewenangan DPR, termasuk independensi KPK.

"Pansus haknya DPR, angket haknya DPR. Wilayahnya ada di sana. Saya nggak ingin mencampuri. Nanti ada yang ngomong (Presiden) intervensi," kata Jokowi di Kampung Tugu, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Jumat (1/9).



Jokowi tak menjawab adanya anggapan pemanggilan Dirdik KPK oleh Pansus DPR merupakan upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut. Jokowi hanya menekankan setiap lembaga negara punya kewenangan yang diatur.

"Jadi tolong ini betul-betul dilihat wilayahnya legislatif, ini wilayahnya KPK, ini wilayah eksekutif, tolong ini dilihat," kata Jokowi.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal keabsahan hak angket DPR. Bahkan Agus menegaskan bisa menerapkan pasal Tipikor ke pansus angket.

"Kemudian kita sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus, (pasal) obstructions of justice (merintangi penyidikan) kan bisa kita terapkan. Karena kita sedang menangani kasus yang besar selalu dihambat," ujar Agus, Kamis (31/8).

Terkait soal putusan MK, Agus mengatakan hal itu perlu ditunggu supaya mengetahui apakah pansus ini sah sesuai konstitusional atau tidak. Dia mengatakan hal itu masih berlangsung di MK. "Kan kita sudah panggil berkali-kali, kita itu masih menunggu MK," ujarnya.

Tak hanya mempertanyakan status hak angket tersebut di mata undang-undang, KPK bahkan mempertimbangkan mengategorikan hal ini sebagai Obstructions of Justice (mengganggu proses peradilan secara utuh). Sebab Agus menilai bisa jadi ini berkaitan dengan penanganan perkara.

Diketahui, saat ini KPK sedang mengusut dua kasus korupsi besar, yakni kasus e-KTP dengan dugaan kerugian negara Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI dengan dugaan kerugian Rp 3,7 triliun. Hak Angket KPK sendiri mulanya bergulir karena KPK menolak memperlihatkan rekaman pemeriksaan Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani.

Miryam sendiri kini berstatus sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar di persidangan e-KTP akibat mencabut BAP-nya yang berisi nama sejumlah anggota DPR dan dugaan aliran uang yang diterima. Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto juga telah berstatus tersangka keempat dalam kasus megakorupsi ini.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar