JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta agar para wakil menteri aktif memimpin upaya reformasi birokrasi di masing-masing kementerian. Bagi kementerian/lembaga yang tidak memiliki wakil menteri maka upaya ini akan dilakukan oleh sekretaris jenderal atau sekretaris utama pada lembaga non-kementerian.

"Rapat ini bukan rapat untuk meresmikan asosiasi wamen, tapi untuk berbagi tugas dari sebuah pekerjaan besar bernama reformasi birokrasi," kata Wakil Presiden Boediono saat membuka rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, seperti dilansir setkab.go.id, Jumat (25/1) yang dihadiri oleh 19 wakil menteri dan sekretaris jenderal kementerian/lembaga.

Wapres mengingatkan, reformasi birokrasi adalah sebuah pekerjaan besar dan berjangka panjang. Selama ini salah satu tugas Wakil Presiden adalah memimpin Komite Nasional Reformasi Birokrasi yang beranggotakan para menteri. Dengan waktu yang tersisa, Wapres meminta agar para wamen mengambil langkah-langkah paling realistis yang bisa dicapai di kementerian/lembaganya.

Selama dua tahun terakhir, Komite Nasional telah bekerja dengan dibantu dalam operasional keseharian oleh Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional. Tim ini diketuai Wakil Menteri PAN dan RB dengan dibantu oleh Wakil Menteri Bappenas dan Wakil Menteri Keuangan. Ke depan, keterlibatan para wakil menteri akan dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Penataan Reformasi Birokrasi yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

"Dengan cakupan yang begitu luas, tak mungkin Kementerian PAN-RB melakukan sendiri tanpa pengawasan dari masing-masing instansi. Karena itu masing-masing harus ikut bergerak secara aktif mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Wapres Boediono.

BACA JUGA: