Politik Dinasti Anomali Demokrasi di Era Reformasi

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari FPKB, Malik Haramain, mengatakan politik dinasti adalah bentuk anomali demokrasi di era reformasi.

"Politik dinasti harus dibatasi karena akan merusak demokrasi dan berpotensi menutup ruang bagi semua warga untuk menjadi pemimpin," ujarnya usai diskusi yang diselenggarakan pentaone.com, di Jakarta, Senin (24/12).

Politik dinasti, katanya, kerap dilakukan petahana dalam sejumlah pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya untuk memilih bupati dan walikota.

"Aspek keadilan yang menjadi inti demokrasi akan hilang dalam proses pemilu atau pemilukada karena semangat politik dinasti adalah ingin melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sanak famili atau konco-konconya untuk maju dalam pilkada," terangnya.

Menurut Malik, politik dinasti adalah penyebab awal munculnya kecurangan dan pelanggaran politik dalam pemilu atau pemilukada. Oleh karena itu, kata Malik, PKB mendorong pemerintah dan mitra kerjanya di parlemen agar  Rancangan Undang Undang Pemilukada tidak berpihak pada politik dinasti.

• Demokrasi Tak Boleh Tunduk pada Uang
• "Kita Tidak Boleh Mengabaikan Suara Kaum Minoritas"
• Presiden SBY: Kemajemukan, Anugerah dan Tantangan di Indonesia