Jalan Tengah UMP DKI Jakarta

Kamis, 02 November 2017, 07:00:00 WIB - Politik

Massa buruh berunjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Upah Kerja Layak Sedunia di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (7/10). Mereka menuntut pemerintah mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, menolak upah murah dan naikan UMP/K tahun 2018 sebesar 50 persen, jalankan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat, dan stop PHK buruh. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno akhirnya mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, Rabu (1/11). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035.

UMP DKI dihitung berdasarkan inflasi nasional sebesar 3,72%, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%, dan kenaikan UMP yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan sebesar 8,71%. UMP 2018 lebih tinggi sebesar Rp 292.285 dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 3.355.750. "Akan siap kerja per 1 Januari 2018. Warga bisa melaksanakan itu dalam waktu cepat," ujar Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.

Anies menjelaskan, penetapan UMP itu sudah menimbang aspirasi dari pihak pengusaha maupun pekerja. "Tidak sederhana, negosiasi cukup panjang. Wakil Gubernur negosiasi dengan multi stakeholder. Ini memudahkan semua pihak, dari sisi buruh kenaikan, dan pengusaha tidak menanggung beban berat," lanjutnya.

Setelah Gubernur mengumumkan UMP, para Bupati/Wali Kota akan menyiapkan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK), dan diumumkan paling lambat 21 November 2017. Kebijakan upah tersebut mulai berlaku 1 Januari 2018.



Sandiaga menambahkan, penetapan UMP sudah memperhitungkan beberapa hal, mulai dari regulasi hingga kebutuhan pekerja. "Ada 15 acuan, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Solusi bagi dunia usaha yang melemah, dan serikat pekerja soal biaya hidup tinggi, ongkos transportasi dan belanja," tutur Sandiaga.

Diakui Sandi, penetapan kenaikan UMP tersebut telah mempertimbangkan berbagai sisi dan aspek. Dirinya ingin menghadirkan program yang executable atau langsung bisa dijalankan.

"Dari serikat buruh bilang kenaikan UMP untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup tinggi di Jakarta. Oleh karena itu kita harapkan dengan diturunkannya biaya belanja dan transportasi mampu menjadi solusi yang berkecukupan," jelas Sandi.

Sandi menambahkan, dirinya ingin menghadirkan solusi yang adil dan mampu mengakomodir kebutuhan pengusaha dan pekerjanya. Kendati demikian nilai penetapan UMP Rp 3,6 juta memiliki artinya masing-masing.

"Angka punya masing-masing posisi sendiri punya kewernangan untuk mengakomodir semua. Membantu kaum pekerja kami berusaha menurunkan biaya hidup mereka, di dunia usaha bisa diterima mampu menggerakkan dunia usaha tanpa ancaman PHK," imbuhnya.

Anies Baswedan mengatakan, selain menetapkan UMP DKI tahun 2018 menjadi Rp3,6 juta. Pemprov juga akan menggelontorkan sejumlah subsidi. "Jadi kita memberikan subsidi yang akan dianggarkan di tahun 2018. Di satu sisi kita akan naikkan UMP, satu sisi kita akan turunkan biaya hidupnya dengan cara bantuan subsidi pangan kemudian yang kedua adalah pemotongan biaya transportasi dan yang ketiga adalah biaya pendidikan untuk anak-anaknya dipermudah," kata Anies.

"Kita memberikan subsidi pangan yang dianggarkan nilainya Rp685 miliar di tahun 2018. kemudian kita akan meningkatkan penerimaan kartu jakarta pintar (KJP) dan peningkatan besaran transfer sebesar Rp 560 miliar. lalu kita akan memberikan pelayanan transportasi angkutan jalan yang lebih berkeadilan bagi pekerja dengan angka gaji UMP," jelas Anies.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar