JAKARTA, GRESNEWS.COM – Presiden Joko Widodo akhirnya menempatkan sejumlah kader dari partai pengusungnya untuk dimasukkan dalam kabinet. Dalam Kabinet Kerja, PDIP mendapatkan jatah empat orang menteri. Jatah itu sama dengan yang diperoleh PKB yang juga beroleh empat kursi di kabinet.

Sementara partai-partai di Koalisi Indonesia Hebat lainnya, seperti Nasdem mendapat jatah 3 kursi, lalu Hanura 2 kursi. Sementara PPP yang sebagian kakinya sudah berada di KIH beroleh jatah 1 kursi menteri agama di Kabinet Kerja.

Pembagian ini sekilas memang terlihat cukup adil bagi partai-partai pengusung pasangan Jokowi-JK. Hanya saja ternyata pembagian jatah kursi di kabinet ini masih menyisakan rasa kecewa bagi PDIP, pengusung utama Jokowi. PDIP tidak terima jatah menterinya disamakan dengan PKB.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan, ada rasa kecewa di kalangan kader PDIP saat PKB yang jumlah suaranya jauh di bawah PDIP pada saat pemilu mendapatkan jatah yang sama di kabinet. Tapi menurutnya hal itu justru menunjukkan sikap kenegarawanan dari kader PDIP karena mengikhlaskan presiden memberikan kesempatan pada kader di luar PDIP dan profesional lainnya untuk masuk ke dalam kabinet.

"Jadi ini harus kita apresiasi dan beri kepercayaan agar kabinet ini bisa bekerja," ujar Basarah di DPR, Jakarta, Senin (27/10).

Saat ditanya apakah ada upaya menjegal PDIP di kabinet sehingga mendapatkan jumlah yang sama dengan PKB, ia menilai tidak ada upaya tersebut. Pemilihan menteri menurutnya didasarkan pada kesadaran pimpinan PDIP dan Jokowi JK.

Penempatan jumlah kader PDIP dan partai pengusung lainnya yang juga dinilai sebagai implementasi Jokowi menunaikan janjinya pada rakyat agar memberikan kesempatan kader-kader di luar partai politik untuk masuk ke dalam kabinetnya.

Ia melanjutkan untuk pertimbangan profesional, Jokowi telah memilih kader PDIP yang profesional ditempatkan dalam kabinetnya. Diantaranya Yasonna Laoly yang pernah menjadi mantan ketua fraksi MPR dan Puspayoga yang pernah menjadi wakil gubernur Bali.

Selain pertimbangan profesional, menurutnya pemilihan menteri memang tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan hirarkis kepemimpinan di internal partai. Ia mencontohkan sekretaris jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo dan Ketua Bidang politik dan hubungan antarlembaga yang menjadi ketua badan pemenangan pemilu Puan Maharani yang bisa dikatakan berperan besar terhadap kemenangan PDIP dalam pileg dan pilpres.

Menurutnya, wajar saja jika kedua tokoh tersebut mendapatkan penghormatan masuk ke dalam kabinet Jokowi. Menurutnya, dalam teori politik disebutkan tugas dan fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen, kaderisasi, dan penempatan kadernya menjadi pemimpin publik baik di daerah maupun pusat.

Terkait bagi-bagi kursi kabinet di KIH ini, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyindir hal itu wajar dilakukan Jokowi meski di awal dia gembar-gembor koalisinya tanpa syarat. "Walaupun tadinya koalisi tanpa syarat, ya itu kan kampanye. Sekarang kan sudah selesai kampanye," ujar Muzani di DPR, Jakarta, Senin (27/10).

Meski begitu, kata Muzani, KMP juga akan memberikan kesempatan menteri-menteri Jokowi bekerja sesuai kemampuan untuk memenuhi janji Jokowi. Menurutnya, harapan masyarakat sangat besar pada Jokowi sebagai presiden.

"KMP sebagai kompetitor juga sudah memberikan kemampuan politiknya untuk menciptakan suasana kondusif agar pemerintah diberikan waktu dan kesempatan untuk bekerja," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags