JAKARTA, GRESNEWS.COM - Isu bakal diangkatnya politisi Golkar Nusron Wahid sebagai Kepala Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) memang sempat menguat. Namun kini dikabarkan, isu tersebut melemah seiring batalnya pelantikan Nusron pada Jumat (21/11) kemarin karena Presiden Joko Widodo ada keperluan pribadi ke Singapura.

Pasca penundaan itu, banyak pihak mulai bersuara meragukan kemampuan Nusron. Kini ada lagi suara yang mendorong rekan Nusron sesama politisi muda Golkar Poempida Hidayatullah untuk menempati posisi tersebut.

Pengajar Hukum Perburuhan Universitas Nasional (Unas) Rumainur menilai sosok Poempida cocok menempati jabatan itu. Dia mengatakan, kepala BNP2TKI mendatang harus memiliki visi jelas soal perlindungan TKI.

Karena itu diharapkan Presiden Jokowi sekali lagi harus cermat memilih sosok kepala BNP2TKI. "Kepala BNP2TKI harus yang bersuara ngurus TKI, misalnya mantan Ketua Timwas TKI DPR Poempida Hidayatullah yang punya visi jelas soal perlindungan TKI," kata Rumainur dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Sabtu (22/11).

Kriteria lain, lanjut ia, sosok yang bisa cari solusi secara hukum, harus tegas, berani, dan bisa bekerjasama dengan kementerian dan instansi lain. Ia menilai, masalah TKI adalah masalah harkat dan martabat bangsa Indonesia dan bukan hanya sekadar untuk solusi menjawab kurangnya penciptaan lapangan pekerjaan.

"Oleh karena itu BNP2TKI harus dapat menjadi tulang punggung bagi tegaknya konstitusi terutama dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia," ujarnya.

Basis perlindungan, kata Rumainur, dapat didukung dengan pemutakhiran data dan sistem pendataan yang memiliki akurasi, integritas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. "Dengan sumber data yang baik mekanisme perlindungan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan akurat," ucapnya.

Dirinya merasa prihatin dengan perlindungan TKI di luar negeri. Menurutnya, yang dibutuhkan TKI adalah aspek perlindungan bukan aspek penempatan. Pasalnya, banyaknya kasus TKI dikarenakan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap TKI. "Kalau penempatan TKI banyak tetapi minim perlindungan buat apa?" tanya alumni University Kebangsaan Malaysia itu.

Sebagai orang yang melihat secara langsung di Malaysia, dirinya meminta Presiden Jokowi agar sosok Kepala BNP2TKI adalah sosok yang bisa merasakan kebutuhan perlindungan TKI dan bisa benar-benar melindungi TKI dan tidak menjadikan TKI sebagai komoditas pencitraan belaka."Disinilah pembuktian apakah Jokowi akan menepati janjinya melindungi TKI ataukah sekadar ‘kompensasi’ kekuasaan," tukasnya.

Sebelumnya, Forum Solidaritas Pekerja Indonesia di Luar Negeri (FSPILN) berharap Presiden Joko Widodo meninjau kembali penunjukan Nusron Wahid. Juru bicara FSPILN Imam Syafii menyarankan agar Jokowi masih membuka nama-nama lain yang memiliki integritas, visi dalam perlindungan TKI, dan sudah terbukti ketimbang Nusron.

"Masih banyak kandidat yang pantas menjadi kepala BNP2TKI dengan rekam jejaknya selama ini," ujarnya.

Seskab Andi Widjajanto sebelumnya memastikan Presiden Jokowi sudah menunjuk nama calon Kepala BNP2TKI dan BKPM. Pelantikan untuk kedua pejabat itu akan dilakukan pekan depan. "Keppresnya sudah disiapkan, pelantikannya minggu depan," jelas Andi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/11).

Jika tidak ada perubahan maka Nusron akan menjabat Ketua BPN2TKI mulai pekan depan. Ketua Umum GP Ansor itu akan menjadi kader Golkar aktif pertama yang masuk pemerintahan Jokowi.

BACA JUGA:
Tags