JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pendapatan Negara pada RAPBN 2015 mengalami peningkatan sebesar 7,76 persen APBN-P 2013 yaitu dari Rp1.635,4 triliun menjadi Rp1.762,3 triliun. Anggota Komisi IX DPR Nurdin Tampubolon menilai, pendapatan negara masih dapat dioptimalkan lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2015, jika fungsi kontrol dan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan Negara berjalan dengan baik.

"Kita mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Seperti pertanian, pertambangan, kelautan, hortikultura. Kenapa ini tidak bisa digali? Sumber daya energi kita juga cukup besar, baik di darat maupun di laut. Jika ini dioptimalisasi, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara pula," jelas Nurdin, seperti dikutip situs dpr.go.id, Kamis (21/8).

Politisi Partai Hanura ini memperkirakan, jika bisa dioptimalkan, pendapatan bisa mencapai diatas Rp2.000 triliun. Hal itu bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, sektor pajak tidak bisa digenjot begitu saja, harus juga difasilitasi oleh sektor riil. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan tingkat suku bungan SPN 3 bulan, yang dalam RAPBN 2015 ditetapkan sebesar 6,2 persen, naik 0,6 persen dari APBNP 2014. Nurdin menilai, angka ini masih terlalu tinggi.

"Saya minta SPN itu diturunkan, nilai 6,2 persen itu ketinggian. Kalau SPN diturunkan, maka sektor riil akan menggeliat. Dengan begitu, produktifitas akan naik, maka pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Multiplier effect-nya, pajak akan semakin tinggi, pengangguran akan berkurang, sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan, dan nilai ekspor pun akan semakin tinggi. Ini akan mengurangi defisit negara," jelas Politisi asal Dapil Sumatera Utara I ini.

Pada RAPBN 2015, pemerintah mengusulkan defisit anggaran 2015 sebesar Rp257,6 triliun. Angka ini 2,32 persen dari PDB lebih rendah 0,08 persen dari APBNP 2014. Nurdin mengaku, fraksinya selalu menolak penetapan defisit. Pasalnya, Pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi di dalam pengeluaran belanja Negara terutama yang berasal dari belanja rutin pegawai yang setiap tahun mengalami kenaikan, serta menghilangkan program-program yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Fraksi Partai Hanura DPR RI tidak menyetujui terhadap penetapan defisit pada setiap penyusunan postur APBN termasuk RAPBN 2015. Kita harus mengadakan hutang sebesar Rp257,6 triliun. Harusnya, utang itu digunakan untuk belanja modal, bukan untuk membiayai subsidi. Ini kan konyol," tegas Nurdin.

Sebelumnya dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2015, Presiden SBY menyatakan anggaran belanja subsidi tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp433,5 triliun naik sebesar Rp30,5 triliun (7,57 persen) dari APBNP 2014, yang sebagian besar dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun (83,9 persen) lebih tinggi dibandingkan untuk subsidi non energi.

"Menurut kami, pemerintah perlu mengurangi pengeluaran belanja subsidi energi dengan menerapkan ketahanan energi nasional yang memanfaatkan sumber-sumber energi lainnya yang terbarukan atau difersivikasi energi yang membatasi kebijakan impor migas," imbuh Nurdin.

Nurdin menambahkan, postur RAPBN yang disusun harus dapat memberikan ruang gerak fiskal yang luas bagi pemerintahan yang baru dalam mengelola keuangan negara guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan cepat serta berkelanjutan melalui pengendalian risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Pasalnya, RAPBN 2015 disusun pada tahun transisi pemerintahan dan ditengah kondisi perekonomian domestik dan global yang masih bergerak lambat.

BACA JUGA:
Tags