JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menjelang dilantik, presiden terpilih Joko Widodo mulai dituntut untuk melaksanakan semua janji-janjinya yang dilontarkan saat kampanye pilpres kemarin. Salah satunya adalah janji mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.

Mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Chalid Muhammad, untuk mewujudkan janjinya itu, Jokowi harus mampu mengembalikan pengelolaan sumber agraria seperti hutan dan lahan kepada rakyat. Merujuk data BPN, 56 persen sumber agraria dikuasai hanya 0,2 persen jumlah rakyat Indonesia. "Bahkan versi majalah kenamaan dunia kekayaan alam Indonesia hanya dikuasai 40 orang saja," kata Chalid dalam Konfrensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Balai Kartini, Selasa, (14/10).

Selama ini, kata dia, pengelolaan hutan di sektor bisnis dan juga pemulihannya diserahkan kepada korporasi besar. "Ini salah, seharusnya rakyat bisa jadi aktor utama dengan 70 persen pengelolaan dan juga pemulihan hutan," ujar Chalid.

Syaratnya, pemerintah harus cepat mengakui hutan adat bukanlah hutan negara, namun hutan milik 3300 desa yang berada di sekitaran hutan. Lalu, setelah adanya pengakuan hutan, pemerintah harus mendekatkan masyarakat dengan pasar, baik pasar nasional maupun internasional. Karena banyak produk-produk olahan desa bersumber hasil alam yang mampu bersaing di dunia bisnis inuternasional.

Misalnya saja kain tenun Badui, Toraja yang memakai serat kayu dan pewarna asli alam. Atau hasil hutan mangrove yang bisa dijadikan bahan minuman sirup. "Jika hal ini dilakukan, maka desa akan jadi hebat, sejahtera, dan tangguh," ujar Chalid.

Dia juga membeberkan beberapa kebaikan diantaranya pengalihan tanggung jawab korporat ke desa yakni sebagai penunaian utang konstitusi negara, dimana pada Putusan MK 35 tahun 2012 tegas menyatakan hutan adat bukan hutan negara.

Kedua, konflik agraria antara masyarakat dan pemerintah yang selama ini santer terjadi bisa segera diselesaikan. Upaya pemulihan lingkungan hidup juga dipastikan dapat berjalan lebih cepat asalkan dana reboisasi sebanyak Rp4 triliun yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Rp2 triliun di BLU diberikan sepenuhnya kepada rakyat untuk menjadi aktor utama.

"Lebih efektif pemulihan diserahkan ke rakyat dibandingkan ke perusahaan kontraktor, kita berharap presiden yang baru mengeluarkan instruksi agar konflik antar kementrian yang tumpang tindih mengurusi masalah lingkungan judi bisa padu dan serasi," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama mantan aktivis WALHI lainnya, Zulkarnaen mengatakan, sangat memungkinkan Indonesia membangun proyek bagi rakyat agar misalnya bisa mengikuti pameran dagang di Moskow, Cina, dan Korea. "Jangan malah menjadi menteri yang memperpanjang kontrak eksploitasi sumber daya alam ke negara asing. Indonesia hebat bukan Indonesia yang pemimpinnya maju, tapi Indonesia yang bisa membawa rakyatnya maju," ujarnya.

Dia menuntut Jokowi melaksanakan janji-janjinya memberdayakan ekonomi rakyat itu. Dia mengutip ucapan Jokowi supaya JK mengingatkan janjinya tersebut. "Tolong ingatkan saya dan Pak JK akan janji yang pernah kami ucapkan," kata Zulkarnaen menirukan janji Jokowi.

BACA JUGA:
Tags