JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kubu Prabowo-Hatta akan melakukan segala upaya untuk menjegal kemenangan pasangan Joko Widodo serta Jusuf Kalla menjadi Presiden terpilih periode 2014-2019. Hal itu dikatakan Tim Advokasi Andre Rosiade dalam konferensi persnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

Menurut Andre, jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatannya, maka kubu Prabowo-Hatta akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus)di parlemen untuk mengungkap hal tersebut. Karena menurutnya, pansus pasti mempunyai data yang valid yang bisa mengungkap kecurangan pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli lalu.

"Pansus akan berjalan. Walaupun kami optimis MK menangkan prabowo, atau  PSU (Pemilihan Suara) ulang," ujar Andre kepada wartawan, (1/8).

Ia mengatakan, pansus bisa menguliti kecurangan dalam pilpres. Karena mereka mempunyai wewenang untuk meminta data terkait kecurangan. Selain itu, pansus juga mempunyai waktu sidang lebih banyak.

Selain itu menurut Andre ada cara lain menjegal Jokowi sebagai presiden yakni lewat DPRD. Toh hingga saat ini DPRD DKI Jakarta juga belum menyetujui pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur. Untuk itu ia menghimbau pihak Jokowi jangan dulu jumawa terhadap hasil pilpres, karena hasil pilpres tersebut bisa saja berubah.

"Kami akan tunjukkan kecurangan luar biasa masif. 20 Oktober itu masih panjang, jangan mimpi bikin kabinet bayangan," tegasnya.

Koalisi Merah Putih memang terus menggulirkan wacana pembentukan pansus kecurangan Pilpres 2014. Berbagai pihak menyebutkan pansus tersebut untuk menjegal langkah Joko Widodo yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU.

Namun, anggapan itu dibantah Ketua DPP Demokrat Jafar Hafsah. "Tidak mampu pansus menjegal. Waktunya mepet, itu mekanisme peraturan perundangan yang ada," kata Jafar di kediamannya, Jakarta, Selasa (29/7).

Jafar menilai pembentukan pansus pilpres kurang penting dilakukan. Justru, katanya, saat ini yang terpenting adalah membenahi sistem pemilihan dan meningkatkan kualitas KPU dan Bawaslu, serta menindaklanjuti berbagai pelanggaran.

BACA JUGA:
Tags