JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sektor perumahan rakyat menjadi salah satu sorotan dalam pemerintahan baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun Indonesia Property Watch (IPW) menilai prioritas kebijakan pemerintah baru untuk sektor perumahan diperkirakan tidak jauh berbeda dalam penerapan pola kebijakan lama.

Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda mengatakan pemerintah baru seharusnya memikirkan landasan yang jelas sebelum berbicara mengenai kebijakan perumahan. Ini yang dalam beberapa tahun tidak tersentuh. Indonesia sampai saat ini belum memiliki guidance dan road map yang jelas mengenai arah kebijakan perumahan rakyat secara nasional.

"Itu pun yang menyebabkan harga tanah menjadi tidak terkendali sehingga akan sulit untuk menyediakan rumah rakyat dengan harga yang terjangkau," kata Ali kepada Gresnews.com, Jakarta, Senin (1/9).

Ia menuturkan ada beberapa catatan penting yang seharusnya menjadi agenda utama sektor perumahan, diantaranya yaitu :

1. Road map perumahan nasional harus segera dibuat karena sampai saat ini kebijakan yang ada menjadi tambal sulam tanpa terintegrasi dengan baik.

2. Pemerintah seharusnya sadar bahwa peran Menpera saat ini sangatlah tidak memungkinkan untuk dapat memberikan kebijakan yang  baik mengingat dalam penanganan sektor perumahan terkait banyak kementerian didalamnya.

3. Pembentukan Badan Perumahan harus segera dibentuk dan sangat strategis untuk dapat mengentaskan kekurangkan back log perumahan saat ini. Mekanisme bank tanah melalui Badan ini dipercaya dapat memberikan dampak yang besar untuk memenuhi rumah rakyat.

4. Pembentukan Tapera seharusnya ditetapkan setelah Badan Perumahan terbentuk sehingga badan ini dapat melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan pemerintahan yang baru harus memenuhi kebutuhan papan untuk masyarakat. Hal dikarenakan kebutuhan masyarakat di sektor papan terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya.

Djan juga mengharapkan dapat mendorong industrialisasi perumahan agar ketersediaan rumah untuk masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Ia menuturkan sejak Indonesia Merdeka tahun 1945 hingga saat ini pemerintah selalu menghadapi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan khususnya di sektor perumahan.

Menurutnya ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau menyebabkan pasokan rumah tidak mampu mengejar jumlah kebutuhan rumah masyarakat.

Dia menilai pemerintahan baru perlu mengelompokkan penanganan masalah perumahan menjadi dua,yaitu perumahan di desa dan perkotaan. Untuk itu pemerintah perlu memberikan penyuluhan tentang rumah sehat bagi masyarakat di desa dan membangun hunian vertikal untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan.

"Pemerintah jangan hanya fokus memenuhi kebutuhan sandang dan pangan saja tapi juga harus memperhatikan masalah papan untuk masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah," kata Djan dalam siaran pers yang diterima oleh Gresnews.com.

BACA JUGA:
Tags