JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengalokasikan dana untuk seluruh moda transportasi sebesar Rp475 triliun. Anggaran tersebut merupakan program investasi di bidang transportasi dalam program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Alokasi anggaran tersebut akan dianggarkan dari tahun 2010 sampai 2025, terdiri dari moda transportasi kereta api sebesar Rp326 triliun, pelabuhan Rp117 triliun dan transportasi bandara sebesar Rp32 triliun.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan terdapat tiga desain investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pembangunan bandara komersil yang akan dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Kedua, green airport seperti di Bali dan Jakarta. Ketiga, pengembangan bandara kecil seperti Tanjung Karang, Lampung, Labuhan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

Kemudian pemerintah juga akan membangun 25 bandara utama di bawah naungan PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Dia menilai pembangunan bandara tersebut dilakukan karena saat ini kondisi bandara sudah mengalami overload lebih dari 100 persen. "Proyek MP3EI akan menjadi panduan untuk pengembangan bandara nasional," kata Bambang.

Bambang mengatakan permintaan udara saat tinggi sekali seiring dengan pertumbuhan Gross Domestik Product. Bahkan untuk pertumbuhan penumpang secara global dapat diperkirakan akan meningkat 5,3 persen dalam 20 tahun ke depan.

Menurut Bambang akan terjadi kelonjakan dalam jumlah lalu lintas udara diatas 125 juta pada tahun yang akan datang. "Artinya Indonesia luar biasa dalam pertumbuhan dari angkutan udara. Sehingga kita berpikir agar tidak terpusat di Jakarta saja. Jadi harus ada pemerataan," kata Bambang kepada Gresnews.com, Selasa (29/7).

Hanya saja terlepas dari dana ratusan triliun rupiah yang sudah dan akan digelontorkan itu, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Padjajaran Ina Primiana, program MP3EI masih belum berjalan dan belum berdampak sama sekali terhadap pemerataan pembangunan ekonomi. "MP3EI masih dalam level program dan belum sampai kepada tahap implementasi," kata Ina kepada Gresnews.com, Selasa (29/7).

Ina menilai kurang meratanya pertumbuhan ekonomi dikarenakan kurangnya keberpihakan pemerintah di daerah timur khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Akibat kurangnya infrastruktur dan konektivitas, menyebabkan biaya logistik menjadi sangat tinggi.

Padahal daerah-daerah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah memiliki potensi yang sangat besar. Hal itu dipengaruhi karena kebijakan pemerintah kurang terhadap terhadap pemerataan sehingga hanya Jawa sebagai sumbangsih terbesar. "Yang penting kedepan memang infrastrukturnya harus disebar," kata Ina.

BACA JUGA: