JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Jokowi -Jusuf Kalla diminta memberikan perhatian khusus pada pembangunan daerah. Menteri-menteri Jokowi pun diharapkan memiliki orientasi terhadap aspirasi dan pembangunan daerah.

Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba mengatakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa. Sehingga hubungan pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk kemajuan daerah. Maka dibutuhkan juga kementerian yang berorientasi untuk kepentingan daerah.

“Program-program pusat diharapkan memiliki orientasi terhadap kepentingan daerah. Apa sih yang terjadi di daerah. Contohnya daerah perbatasan. Kita tidak ingin daerah-daerah itu merdeka karena tidak diperhatikan pusat,” ujarnya dalam diskusi di DPD, Jakarta, Jumat (24/10).

Ia menambahkan untuk kemajuan pembangunan daerah, sebenarnya DPD dapat berperan membuat rancangan Undang-Undang yang berasal dari kepentingan daerah. Menurutnya, daerah tertentu juga mewakili masyarakat dan sumber daya alamnya. Sehingga pemerintah pusat perlu memperhatikan anggaran, sumber daya manusia, sistem dan undang-undangnya agar hubungan daerah dan pusat bisa bersinergi dan sinkron.

Purba mencontohkan banyak proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah tapi pemerintah daerah justru tidak tahu. Sehingga musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tidak dilaksanakan karena semua hal ditentukan langsung oleh pemerintah pusat.

Terkait hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi PKS, Agus Purnomo mengatakan perlu ada perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ia mencontohkan selama ini pajak perorangan di daerah selalu lari ke pusat. Padahal seharusnya pajak tersebut kembali ke daerah. Menurutnya, salah satu yang membuat anggaran belanja negara menjadi besar karena jumlah kementerian yang banyak.

“Kalau perimbangan pusat daerah berubah rumusnya, dana untuk desa mau diubah dan pajak daerah kembali ke daerah, maka permasalahan daerah akan teratasi,” katanya pada kesempatan yang sama.

BACA JUGA: