JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasca terpilihnya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden Indonesia untuk lima tahun mendatang, diyakini pertarungan partai politik terutama di DPR, tidak lagi antara kubu merah putih atau kubu Jokowi-JK. Tetapi pada kubu mana yang mengusulkan program berkualitas dan yang layak didukung. Sehingga program tersebut bisa saja didukung oleh kawan koalisi maupun pihak oposisi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Maruarar Sirait memastikan sesudah keputusan Mahkamah Konstitusi dan menjelang Oktober saat pelantikan anggota legislatif, peta politik Indonesia akan berubah. Perubahan itu menurutnya bukan karena pragmatis , tapi karena ada pandangan yang sama tentang suatu kebijakan.

Lanjutnya, setiap partai pasti ada dinamika internal.Ia mengatakan perubahan dalam internal partai tersebut bukan karena persoalan siapa yang menang, tapi ia menilai setiap partai pasti juga memiliki konsep. Menurutnya kalau ada konsep atau ide yang bagus dari partai koalisi merah putih di parlemen, bisa saja juga akan diakomodir. Ia berpendapat ada juga gagasan yang bagus dari Prabowo-Hatta misalnya di bidang ekonomi. “Saya rasa teman-teman di koalisi merah putih setuju karena itu adalah program mereka juga,” tuturnya dalam diskusi Peta Politik Pasca Pilpres di warung daun, Jakarta, Sabtu (23/8).

Sehingga jika pihak Jokowi -JK membawa program program yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat pasti akan dibela baik oleh koalisi Jokowi maupun koalisi merah putih pendukung Prabowo-Hatta.
Ia juga menolak jika DPR hanya menjadi stempel seperti saat Orde Baru. Menurutnya, tidak ada pemerintah yang selalu benar kebijakannya. “Kita juga tidak mau kalau pemerintah salah dibela,” katanya

Sependapat dengan Maruarar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan yang menjadi tantangan saat ini, bukan lagi siapa yang menyebrang atau tidak di dalam koalisi merah putih. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas parlemen agar bisa menjadi pihak yang sepadan dengan pemerintah. Ia menilai dari sisi sumber daya manusia pemerintah diback up banyak tenaga ahli bahkan konsultan asing.

“Sementara parlemen hanya hanya diback up seorang staf dan tenaga ahli yang dibagi rata dengan yang lain,” ujarnya pada acara yang sama.

Ia melanjutkan kini yang dihadapi bagaimana anggota parlemen menguasai permasalahan dan tahu yang terbaik untuk masyarakat bagi kebijakan yang diambil pemerintah. Menurutnya, diskusinya harus masuk ke agenda apa yang akan digotong koalisi Jokowi dan koalisi merah putih di parlemen untuk meningkatkan kualitas kebijakan. “Diskusi itu lebih dibutuhkan untuk Indonesia,” tambahnya.

BACA JUGA:
Tags