JAKARTA, GRESNEWS.COM - Popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya belum mengalami penurunan yang signifikan walaupun beberapa waktu belakangan banyak mengeluarkan kebijakan kontroversial seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Masyarakat masih menaruh harapan positif pada pundak presiden asal  Solo tersebut.

"Sebanyak 70 persen responden merasa yakin pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia," ujar CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam paparannya tentang‎ ´approval rating pemerintahan Jokowi‎-JK´ di The Twenty8 Bar & Bistro, Jakarta, Minggu (21/12).

Padahal sebanyak 57 persen responden menyatakan penolakannya pada kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Angka elektabilitas Jokowi-JK saat ini juga tidak mengalami perubahan drastis.

Sebanyak 54 persen responden yang menjadi pemilih Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu akan memilih mereka kembali bila pemilihan presiden dilakukan kembali hari ini.

Hal ini, kata Hasan, dapat dijadikan modal kuat pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap percaya diri menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Namun pemerintah perlu bersikap hati-hati, pasalnya persentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan cenderung bersikap lebih kritis dalam mengamati setiap kebijakan pemerintah. "Persentase dukungan Jokowi-JK hanya turun dua persen," jelasnya.

Sikap kritis masyarakat juga ditunjukkan dengan angka survei yang menyatakan Jokowi dipengaruhi sejumlah tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh dalam menyusun kabinet dan mengambil kebijakan. Sekitar 83 persen responden menyatakan Ketua Umum PDI-P mempunyai pengaruh terhadap Jokowi dalam menentukan kabinet dan kebijakannya.

Namun, sebagian besar masyarakat masih menganggap pengaruh tersebut masih berada dalam batas wajar. "68 persen responden tidak setuju Jokowi dikatakan presiden boneka," katanya.

Menanggapi hasil survei ini, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dalam kesempatan yang sama menilai kinerja yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK belum bisa dikatakan efektif. Sebab Jokowi-Jk masih hanya sebatas mengandalkan dukungan publik semata. "Mereka ingin menikmati dukungan dari publik dengan memanfaatkan dukungan publik," ujarnya.

Bahkan ia menyebut kinerja pemerintahan belum seimbang akibat tak pernah ada check and balance bersama DPR.

BACA JUGA:
Tags