JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pergantian antar waktu (PAW) mendadak yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat terhadap Ambar Tjahyono ternyata menyimpan cerita perselisihan tajam antara Ambar dan sang pengganti, Roy Suryo. Penggantian Ambar ternyata terjadi karena laporan Roy kepada Mahkamah Partai soal status Ambar yang sudah menjadi anggota Partai Nasdem.

Yang jadi masalah, laporan Roy baru dilakukan setelah dia kalah bersaing berebut kursi dengan Ambar untuk masuk DPR di Pileg 2014 kemarin untuk Dapil Yogyakarta. Padahal kasus Ambar sendiri sudah dilaporkan kepada Roy sejak tahun 2011 silam. Karena itu banyak kolega Roy di internal Demokrat menilai Roy telah bertindak tidak etis dan tidak selayaknya masuk DPR menggantikan Ambar.

Kisah kisruh antara Roy Suryo dan Ambar sendiri bermula ketika Ambar ketahuan berpindah partai ke Nasdem pada tahun 2011 silam. Politisi Partai Demokrat asal Yogyakarta Herlina Suryosutarso mengatakan, saat itu dia memang menemukan bukti kalau Ambar sudah menjadi anggota Nasdem, dari ditemukannya kartu anggota Nasdem atas nama Ambar dan juga foto-foto Ambar ikut kegiatan Nasdem.

Herlina melaporkan itu kepada Roy selaku Ketua Koordinator Wilayah Yogyakarta lantaran perilaku Ambar itu merupakan pelanggaran etika berat di partai dan seharusnya Ambar yang berada di urutan ke-8 Dapil Yogyakarta saat itu tidak bisa naik menggantikan Roy Suryo yang didapuk menjadi Menpora menggantikan Andi Mallarangeng, awal 2013 lalu.

Tanpa kasus itu toh, kata Herlina, seharusnya yang menggantikan Roy adalah dirinya. "Karena saya ada di urutan ketiga Dapil Yogyakarta saat itu sehingga secara urutan saya lebih berhak," kata Herlina kepada Gresnews.com, Jumat (31/10).

Sayangnya entah kenapa, Roy mendiamkan saja laporan Herlina itu. Herlina kemudian juga coba melaporkan perbuatan Ambar itu kepada pengurus harian Demokrat, Syarief Hasan dan Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Sayangnya laporan itu juga tak ditanggapi.

Alih-alih menjegal Ambar, Roy justru malah memilih Ambar untuk menggantikannya di DPR dan menjegal naiknya Herlina. Herlina menjelaskan dirinya memang pernah memiliki perbedaan pandangan tajam dengan Roy Suryo terkait dengan Undang-Undang Pilkada terkait keistimewaan DIY.

Ia menilai, mungkin persoalan perbedaan pendapat tersebut membuat Roy menjegalnya untuk tidak dapat maju sebagai anggota legislatif untuk menggantikan Roy. "Mas Roy sebagai koordinator wilayah kurang jeli. Mungkin dia juga tidak mau saya maju ke legislatif karena sakit hati dengan UU DIY," kata Herlina.

Jadilah Roy memilih "bermesraan" dengan Ambar yang juga seorang pengusaha mebel di Yogyakarta. Hanya saja hubungan mesra antara Roy dan Ambar ini retak ketika keduanya kembali bertarung untuk memperebutkan kursi DPR dari Dapil Yogyakarta di Pileg 2014 kemarin. Roy yang ditaruh di urutan pertama berhadapan langsung dengan Ambar yang berada di urutan kedua.

Sialnya, Roy kali ini bisa dipecundangi Ambar. Herlina sendiri dalam pileg kemarin mengalah ditaruh di Dapil Jawa Tengah IV. Roy, kata Herlina, tidak terima gagal masuk Senayan karena dikalahkan Ambar yang telah "ditolongnya" pada tahun 2013 kemarin.

Akhirnya Roy pun menggunakan jurus ampuh yaitu data-data yang dilaporkan Herlina tahun 2011 lalu untuk menggugat Ambar di Mahkamah Partai. Singkat cerita, pengaduan Roy diproses dan Ambar pun diyatakan bersalah oleh Mahkamah Partai sehingga akhirnya Ambar kena PAW dan Roy naik menggantikannya.   

Mengetahui hal itu, Herlina tidak terima dengan perilaku Roy yang dinilainya tidak etis karena menggunakan data temuannya untuk menjegal kawan sendiri. "Kenapa dipakai berkas saya. Memang pada saat 2014-2019 di Yogya, Roy dan Ambar ada perseteruan juga. Mungkin Mas Roy tahu, karena saya dipindahkan daerah pemilihannya ke Purworejo Jawa Tengah, Ambar juga tidak takut karena saya sudah dipindahkan. Saya dan Roy juga memang bersaing terus (dalam pileg)," kata Herlina.

Herlina mengaku sempat ditelpon sekretaris Wakil Ketua DPP Demokrat, Agus Hermanto terkait persoalan ini. Namun, ia berhalangan hadir karena ada keperluan keluarga. Jikapun pihak Mahkamah Partai memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait hal ini, ia mengaku siap.

Herlina mengatakan dirinya juga baru saja ditelpon secara langsung oleh istri mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono. "Saya ceritakan semua hal yang terjadi dan alami dan saya akan bertemu langsung dengan Ibu Ani dalam waktu dekat," kata Herlina.

Wakil Ketua DPP Demokrat Agus Hermanto enggan mengkonfirmasi kisah dibali PAW mendadak Ambar Tjahyono ini. Dia hanya menjelaskan, proses yang berlangsung di Mahkamah Partai hanya mengungkapkan bukti-bukti untuk memastikan anggota legislatif yang bersangkutan bersih atau tidak. "Misalnya, terkait politik uang atau hal-hal yang melanggar kode etik partai," kata Agus kepada Gresnews.com, Jumat (31/10).

Sementara itu baik Roy Suryo maupun Ambar sendiri belum bisa dihubungi Gresnews.com untuk mengklarifikasi isu ini. Beberapa kali dikontak, Roy dan Ambar belum membalas. Demikian pula dengan pesan singkat yang dikirimkan Gresnews.com, belum juga dibalas hingga berita ini diturunkan.

Tetapi, terkait Ambar, Agus Hermanto membantah kalau PAW terhadap Ambar terjadi akibat yang bersangkutan ketahuan pindah ke Nasdem. Dia mengatakan, Ambar tidak pernah pindah ke Nasdem dan masih aktif di Demokrat. "Jangan mendengarkan berita-berita yang tidak resmi. Berita resmi yang harus didengarkan yaitu dari DPP," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mendesak Partai Demokrat didesak untuk memberikan penjelasan kepada publik soal pergantian itu karena masyarakatlah yang memberikan suaranya secara langsung untuk memilih Ambar. "Cuma mekanisme itu saya kira sejauh ini tidak pernah dilaksanakan oleh partai untuk menjelaskan ke konstituen," katanya pada Gresnews.com, Sabtu (25/10).

Sementara itu Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai penggantian anggota DPR harus ada alasan kenapa partai mem-PAW-kan seseorang. Karena anggota DPR merupakan orang yang telah melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat. "Kepercayaan rakyat tidak bisa diabaikan partai politik tanpa alasan yang jelas," ujarnya pada Gresnews.com, Sabtu (25/10).
BACA JUGA: