JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman dicopot dari jabatannya, Senin (21/7) sore kemarin. Pencopotan tersebut terasa mendadak dan mengejutkan banyak pihak. Pencopotan mendadak itupun mengundang pertanyaan Komisi I DPR yang membidangi pertahanan. "Pencopotan posisi KSAD memang hak prerogatif penuh presiden tapi langkah ini terasa mendadak," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Helmy Fauzi, dalam rilis yang diterima Gresnews.com, Selasa (22/7).

Sebelumnya diwartakan,  Budiman mengaku sudah dikabarkan info pemberhentian tersebut melalui sambungan telefon Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Budiman memegang posisi KSAD sejak September 2013. Dirinya akan memasuki masa pensiun pada 25 September 2014.

Helmy mengakui pergantian posisi KSAD adalah hak presiden. Meski demikian, kata Helmy, sebaiknya Presiden SBY menjelaskan latar belakang pencopotan Budiman. Apalagi kabar ini di tengah KPU akan mengeluarkan pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih. "Penjelasan dari Presiden SBY menjadi penting untuk menghindari terciptanya polemik dan spekulasi," urainya.

Helmy mengakui sistem politik Indonesia tidak mengenal masa demisioner kepresidenan. Walau demikian, dirinya berharap Presiden SBY tidak mengeluarkan kebijakan strategis di saat KPU telah menetapkan capres dan cawapres terpilih. "Setelah KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya tidak ada lagi kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah," imbau Helmy.

Dirinya menambahkan Komisi I sebelumnya sempat meminta penjelasan pemerintah saat Budiman melakukan rangkap jabatan sebagai KSAD dan Sekjen Kementerian Pertahanan. Akan tetapi permintaan itu tidak mendapat respon yang memadai. "Dan kabar ini tentu saja membuat kami kaget," terang Helmy.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi capaian yang dilakukan Budiman selama menjadi KSAD. Sosok Budiman dianggap telah sukses menjalankan tugas sebagai pimpinan angkatan darat. "Budiman telah menunjukkan sikap sebagai prajurit yang netral profesional dan tegas selama menjalankan tugas mengawal pesta demokrasi," tandas Helmy.

Dengan pergantian posisi KSAD, Helmy berharap regenerasi di tubuh Angkatan Darat berjalan baik. "Semoga pergantian posisi KSAD ini membawa penyegaran dalam proses alih generasi di tubuh TNI AD," ucapnya.

Pihak Istana sendiri beralasan KSAD Jenderal TNI Budiman diganti karena masuk masa pensiun. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan pergantian Budiman tak ada kaitannya dengan pilpres. Pergantian ini untuk regenerasi di TNI.

"Ini tidak ada kaitan dengan pilpres karena pergantian ini lebih sebagai proses regenerasi dalam pimpinan TNI. Presiden telah menyetujui usulan pemberhentian dari Panglima TNI dan menunjuk KSAD yang baru," kata Julian kepada wartawan, Selasa (22/).

Julian mengatakan, pergantian KSAD telah dipertimbangkan beberapa waktu lalu, hal ini karena Budiman akan memasuki masa pensiun pada September 2014. Panglima TNI akan mengusulkan nama calon pengganti Budiman ke Presiden. "Tentu usul pemberhentian dan atau penggantian tidak harus dilakukan pada tanggal saat pensiun seorang Kepala Staf Angkatan," katanya.

Saat ini sudah beredar tiga nama calon kuat pengganti Budiman. Mereka adalah Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo, Wakil KSAD Letjen TNI Muhammad Munir dan Sekjen Wantannas Letjen TNI Waris.

Nama Wakil KSAD Letjen TNI Muhammad Munir disebut-sebut sebagai calon kuat. Salah satu faktor pendukungnya, Munir pernah menjabat ajudan Presiden SBY. Soal siapa calon pengganti Jenderal Budiman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko memastikan 3 nama itu sudah dia serahkan ke SBY.

Sekarang semuanya bergantung kepada presiden. "Kita tunggu, mungkin hari ini akan keluar keputusan presiden, kita tidak boleh mendahului keputusan presiden," terang Moeldoko di Mabes AD, Jakarta, Selasa (22/7). (dtc)

BACA JUGA:
Tags