JAKARTA, GRESNEWS.COM - Nama-nama calon Menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mengundang misteri. Meski begitu, harapan tinggi sudah diapungkan masyarakat kepada figur yang nantinya bakal masuk ke kabinet Jokowi-JK. Para calon menteri tersebut diharapkan bukan hanya memiliki integritas dan loyal kepada presiden tetapi memiliki jiwa keberpihakan kepada kepentingan nasional.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan Jokowi harus konsisten dengan kriteria yang sudah disampaikan kepada publik. Menurutnya, selama ini ada 3 kriteria yang bisa menduduki sebagai Menteri di kabinetnya Jokowi, diantaranya mempunyai kapabilitas, profesional dan berintegritas.

Dia menilai memang sejak awal Jokowi menginginkan kabinet dibawah kepemimpinannya harus bersih dan utamanya adalah beintegritas. Oleh karena itu keinginan Jokowi tersebut sejalan dengan platform ekonominya yaitu kemandirian ekonomi bangsa.

"Jadi integritas itu bukan hanya bebas korupsi sebenarnya, yang harus dipenuhi dia mempunyai keberpihakan untuk kepentingan nasional. Itu yang paling sulit," kata Enny, Jakarta, Rabu (22/10).

Sementara itu, peneliti dari ICW Donal Fariz mengatakan Jokowi harus mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rapor warna yang sudah diberikan kepada calon Menteri di pemerintahan Jokowi. Menurutnya jika memang dalam catatan KPK terdapat nama Menteri yang sudah terkena rapor merah dan kuning, maka sangat penting bagi Jokowi untuk tidak menyertakan nama-nama tersebut di jajaran kabinet.

Menurutnya nama-nama calon yang tidak menjadi perhatian oleh KPK maka tentunya kedepan tidak akan menjadi perdebatan di tingkatan publik. "Hal itu dikarenakan nama-nama yang tidak menjadi persoalan tersebut secara otomatis KPK telah memberikan ´garansi´," kata Donal.

Dia menambahkan warna rapor merupakan garansi secara institusi kelembagaan bagi KPK dari data yang dimilikinya. Oleh karena itu, Donal meminta kepada Jokowi-JK untuk melibatkan KPK karena selama ini lembaga tersebut telah memegang data-data dari calon menteri yang diajukan oleh mantan Gubernur DKI tersebut.

Donal menilai jika Jokowi tetap mempertahankan calon menteri yang sudah memiliki catatan khusus dari KPK. Maka Jokowi telah melakukan bagi-bagi kursi menteri, seharusnya kalau tidak ada pembagian kursi maka Jokowi dengan tegas meninggalkan calon menteri yang sudah kena catatan khusus.

"Maka desakan kami kepada Jokowi-JK untuk menunda pemilihan calon Menteri. Hal itu dikarenakan bagi kami penting untuk menelaah laporan catatan KPK. Kalau dia (Jokowi) menelaah, pasti memikirkan alternatif untuk mengganti orang," kata Donal menegaskan.

BACA JUGA:
Tags