JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Semarang, Jawa Tengah diharapkan dapat mengcounter serangan Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab, Rakernas PDIP didesain sebagai sarana memperkuat internal PDIP untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Termasuk serangan KMP.

"Saya yakin dengan persatuan dan kesatuan semua tantangan bisa dihadapi degan baik. Tidak ada gunung yang tidak dapat didaki dan tidak ada lembah yang tidak dapat  dituruni," kata sosiolog Musni Umar kepada Gresnews.com, Sabtu (20/9).

Musni melihat perlawan KMP sudah dimulai sejak penolakan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum  yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2014. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada 21 Agustus 2014, terkait tuduhan kecurangan pemilihan presiden 9 Juli 2014, tidak otomatis mengakhiri perjuangan koalisi ini untuk mengalahkan Jokowi-JK.

"Setidaknya ada dua medan perjuangan koalisi Merah-Putih untuk mengalahkan Jokowi-JK," ujarnya Musni.

Pertama, melalui jalur hukum. MK merupakan medan perjuangan awal melalui jalur hukum, dan gagal dimenangkan. Perjuangan selanjutnya di Mahkamah Agung (MA). "Apakah gugatan mereka akan diterima atau ditolak, terlalu dini menilainya," jelasnya.

Kedua, melalui jalur politik. Sejauh ini telah memberi hasil dua-kosong. KMP berhasil menggolkan Tata Tertib DPR dan UU MD3, di mana Ketua DPR RI dipilih, tidak lagi menjadi jatah partai pemenang pemilu legislatif. Kalau dipilih, lanjutnya, maka hampir pasti yang akan memenangi dalam pemilihan Ketua DPR adalah dari koalisi Merah-Putih.

Namun demikian, kata dia, UU MD3 ini sedang digugat di MK. Kalau putusan MK menolak gugatan, maka berarti pimpinan DPR, MPR dan DPD akan dipilih, dan peluang koalisi Merah-Putih memenangi pimpinan DPR, MPR dan DPD sangat besar karena jumlah mereka di parlemen sekitar 63 persen.

"Jika koalisi Merah-Putih tepat solid seperti sekarang, maka hiruk pikuk politik akan sangat ramai di era pemerintahan Jokowi-JK karena mereka mayoritas di parlemen," ungkapnya. Koalisi ini akan menggunakan parlemen sebagai medium untuk mengalahkan Jokowi-JK.

Menurut Musni, strategi perjuangan KMP diperkirakan untuk membuat tidak berdaya pemerintahan Jokowi-JK. Ada tiga bidang yang akan dibuat kesulitan pemerintah sesuai fungsi dan peran DPR. Pertama, bidang anggaran (budget). Semua program yang diusulkan pemerintah sesuai visi misi Jokowi-JK yang dikampanyekan dalam pilpres, akan dihambat atau bahkan ditolak.

Kedua, bidang legislasi (UU). Semua RUU yang diajukan pemerintah akan dihambat. Ketiga, bidang pengawasan (control) akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk terus mencari-cari kesalahan pemerintah.

Selain itu, berbagai organisasi pendukung koalisi Merah-Putih akan lebih sering melakukan aksi unjuk rasa dan menghadap DPR dengan mendapat liputan media yang besar. Tujuan jangka pendeknya adalah untuk merusak citra pemerintahan Jokowi-JK. Sedang tujuan akhir supaya Jokowi-JK dianggap gagal dan Jokowi tidak terpilih dalam pemilu serentak tahun 2019.

Musni menganggap, pertemuan Jokowi dengan Hatta Rajasa di kediaman Surya Paloh (1/9) adalah upaya untuk menarik gerbong PAN ke dalam koalisi Jokowi-JK. Akan tetapi, usaha tersebut tidaklah mudah karena faktor Amien Rais masih sangat kuat pengaruhnya di PAN. "Moga-moga saja melalui Hatta Rajasa bisa melunakkan hati Amien Rais supaya PAN bisa bersama-sama membangun bangsa dan Negara bersama Jokowi-JK," terangnya.

Selain itu, mengajak PPP yang sedang dirundung masalah karena ketua umumnya menjadi tersangka korupsi haji, untuk bergabung mendukung pemerintahan Jokowi-JK di parlemen dan di pemerintahan. Kalaupun upaya mengajak beberapa partai politik untuk bersama Jokowi-JK membangun bangsa mengalami kegagalan, jelasnya, tidak perlu dikhawatirkan.

Pemerintahan Jokowi-JK dengan dukungan civil society, media dan masyarakat luas tetap bisa sukses. Sebab, sistem presindensil memungkinkan pemerintahan Jokowi-JK bisa berjalan baik tanpa dukungan mayoritas di parlemen.

Pemerintahan di DKI Jakarta telah memberi bukti dengan hanya didukung dua partai politik dengan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta yang minim, Jokowi-Ahok bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.

Seperti diketahui, petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menghadiri Rakernas PDIP di di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Deputi Rumah Transisi yang juga Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, kehadiran PPP dan PAN  menunjukkan semangat kebersamaan untuk membantu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Di posisi strategis ini kehadiran PAN dan PPP berdampak positif untuk mendapatkan parpol koalisi baru," jelasnya di sela Rakernas IV di Marina Convention Center, Semarang, Jateng, Jumat (19/9).

Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya menegaskan partainya terbuka bila ada parpol di luar pengusung Jokowi-JK hendak bergabung mendukung pemerintahan. Kerjasama antarparpol dinilai penting untuk menyukseskan kerja pemerintahan.

BACA JUGA:
Tags