JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Jokowi diingatkan untuk berhati-hati membuka investasi disektor publik, seperti minyak, gas, pariwisata, transportasi, pelabuhan dan listrik. Jangan sampai perjanjian dan kerjasama dengan investor itu belakangan justru merugikan Indonesia.

Peringatan itu disampaikan Guru besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Padjajaran Ina Primiana, terkait maraknya promosi investasi yang dilakukan pemerintah Jokowi. Tak hanya berpromosi pemerintah juga mengundang para investor datang langsung ke Indonesia.

Sebab menurut Ina selama ini pemerintah dalam perjanjian bisnis dengan investor selalu dirugikan. Dia mencontohkan kasus 65 perjanjian bilateral antara pemerintah dengan perusahaan tambang terbesar seperti Chevron dan Freeport. Menurutnya dalam nota kesepahaman yang sudah berlangsung lama bahkan sejak tahun 1970an tersebut, pemerintah tidak pernah melakukan revisi. Akibatnya, Indonesia merugi karena para perusahaan tambang tersebut dengan bebasnya melakukan eksploitasi di tanah Indonesia.

"Jadi tidak ada perlindungan terhadap kepemilikan kita," kata Ina kepada Gresnews.com, Jakarta, Rabu (12/11).

Ina mengatakan pemerintah jangan terburu-buru dalam mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi sektor yang menjadi target para investor adalah sektor publik. Menurutnya pemerintah harus menggandeng perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan pengusaha dalam negeri menggunakan perjanjian kerjasama public private partnership (PPP) dengan para investor.

Menurut Ina tidak masalah jika perjanjian bisnis dengan investor asing tidak terealisasi daripada sektor kekayaan alam dan sektor publik Indonesia habis diambil alih oleh investor asing. Ina juga menilai dalam perjanjian dengan para investor, pemerintah harus menunjuk pengacara dan negosiator yang handal serta paham dengan situasi ekonomi, sehingga dalam bernegosiasi dengan para investor pihak Indonesia tidak dirugikan.

"Jadi harus menggandeng pengusaha dalam negeri. Mekanismenya harus diatur jangan sampai merugikan karena memang saat ini dengan kondisi APBN kita sangat tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur," kata Ina.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir mengatakan langkah pemerintah mengundang banyak investor tersebut merupakan pertanda bahwa para investor berperan aktif dalam proses pembentukkan pemerintahan. Menurut Revrisond masyarakat jangan menilai maraknya investor untuk berinvestasi di Indonesia bukan karena mendapatkan tawaran dari para pejabat pemerintah. Namun para investor yang datang berinvestasi di Indonesia, sudah ada dibelakang para pejabat pemerintah.

Dia mengungkapkan indikasi utama para investor berperan aktif dalam pembentukan pemerintah terlihat pada saat pemilu dan pembentukan kabinet. Menurutnya orang-orang yang terpilih menduduki kabinet, hampir semuanya memiliki koneksi dengan para pemodal asing.

Revrisond mencontohkan pada jumlah kursi yang dimiliki oleh partai pengusung Jokowi yaitu PDIP, dimana PDIP pada awalnya mendapatkan 7 kursi tetapi hanya mendapatkan 4 kursi. Sisanya merupakan orang-orang yang memiliki kekuatan dari pemodal asing.

"Mereka (investor) yang membentuk pemerintahan, dengan sendirinya setelah pemerintahan terbentuk maka agendanya segera membuka seluas-luasnya kepada investor. Untuk itu para investor terlibat dalam proses politik agar negara mengabdi kepada pemodal," kata Revrisond kepada Gresnews.com.

Revrisond menilai sebenarnya pemerintah mampu membangun infrastruktur tanpa bantuan dari investor asing. Menurutnya semua tergantung kepada politik anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Saat ini pemerintah terlihat memberikan kelonggaran terhadap orang kaya, terlihat dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana negara tidak berani memberlakukan pajak progresif untuk orang kaya. Sehingga terlihat kesenjangan orang kaya dan orang miskin semakin melebar

"Memang kebijakan fiskal kita memang menyediakan ´karpet merah´ kepada investor asing. Akibatnya semakin dalam cengkraman para pemodal asing di Indonesia," kata Revrisond.

BACA JUGA:
Tags