Merisak Prosedur Pemangkasan Anggaran APBN-P 2016

Kamis, 08 September 2016, 21:19:00 WIB - Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komis IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9). Rapat kerja tersebut membahas RKA K/L Kementerian Keuangan pada RAPBN TA 2017. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah pemerintah memangkas anggaran kementerian dan lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 dianggap melanggar Undang-undang. Rupanya rencana perubahan anggaran itu tidak dilakukan melalui prosedur yang semestinya yaitu melalui pengajuan ke DPR akan tetapi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Pengamat ekonomi Rahmat Bagja menyatakan apabila ini benar-benar dilakukan maka pemerintah telah melanggar konstitusi sebab dalam Pasal 37 UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang APBN-P menyatakan bahwa pemerintah dengan sepersetujuan DPR dapat melakukan penghematan anggaran atau pemangkasan anggaran. Dalam UU tersebut sudah sangat jelas bahwa pemangkasan anggaran harus melalui persetujuan DPR yang memang memiliki fungsi penganggaran.

Pemerintah selaku pihak yang mempergunakan anggaran tidak bisa serta-merta menganggarkan sendiri anggarannya. Harus ada proses yang dilewati, sehingga walaupun DPR sendiri tidak masalah akan pemotongan anggaran ini tetap saja hal ini adalah pelanggaran undang-undang.

"Saya lihat DPR santai saja, kurang baca buku sepertinya mereka," ujar Rahmat Bagja kepada gresnews.com, Kamis (8/9).

Ia juga menyatakan, apalagi jika melihat keanehan rencana pemangkasan APBN-P tersebut, DPR RI, MPR dan DPD adalah lembaga yang tidak dipotong anggarannya sedangkan anggaran pembangunan yang sejatinya untuk kesejahteraan rakyat malah masuk rencana pemotongan. "Saya kira DPR tidak dipotong supaya tidak ada perlawanan, jadi semacam cara untuk membungkam," ujarnya.

Menurut Rahmat, pemangkasan anggaran ini diakibatkan pemerintah gagal dalam menyerap pendapatan pajak yang ada sehingga pendapatan dari sektor pajak sangat tidak maksimal. Ia juga menyoroti soal pendapatan dari Tax Amnesty tidak bagus sehingga bisa dilihat pendapatan pajak tidak bertambah malah cenderung berkurang.

"Kalau pendapatan pajak berkurang berarti UU Tax Amnesty itu gagal," tegasnya.

Selain itu, pemangkasan anggaran secara sepihak ini dinilai akan merugikan pengusaha yang memiliki program kerja sama dengan pemerintah. Para pengusaha ini akan mengalami ketidakpastian apabila kontrak mereka sewaktu-waktu diputus oleh pemerintah akibat tidak adanya anggaran. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dianggap gagal dalam memproyeksikan anggaran serta memaksimalkan pemasukan pada tahun ini.

Ia berharap apabila rencana pemangkasan anggaran tetap dilakukan maka DPR harus benar-benar menjalankan tugasnya selaku pengawas karena pemerintah telah melanggar Undang-undang dan Presiden Jokowi bisa dimakzulkan. Walaupun begitu ia pesimis hal itu terjadi, sebab menurutnya dalam kasus pengangkatan Archandra sebagai menteri walaupun melanggar UU, Jokowi selaku presiden masih tetap aman di posisinya. Padahal baru ada dalam sejarah Indonesia, menteri yang diangkat memiliki kewarganegaraan ganda yang jelas melanggar UU.

"Dan baru ada juga pemotongan anggaran tanpa persetujuan DPR kan aneh, Sri Mulyani lupa ngobrol sama ahli hukumnya mungkin itu," ujar Rahmat.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar