Alasan Mengapa Patrialis Akbar Tak Layak jadi Hakim MK

Senin, 12 Agustus 2013 , 21:12:55 WIB - Politik

Alasan Mengapa Patrialis Akbar Tak Layak jadi Hakim MK
Gedung Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

JAKARTA - Upaya sejumlah kalangan untuk menjegal pengangkatan mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi menggantikan Achmad Sodiki semakin massif. Ada yang mendorong secara 'politik' agar Presiden mencabut keputusannya, ada yang menempuh jalur pengadilan. Tapi pemerintah bergeming.

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Keputusan Presiden No 87/P/2013 tentang pengangkatan Patrialis sebagai hakim konstitusi dari unsur pemerintah, sementara Tim Advokasi dari Koalisi Penyelamatan Mahkamah Konstitusi mendaftarkan gugatan tata usaha negara di Pengadilan TUN Jakarta agar pengadilan yang memutuskan untuk membatalkan keppres tersebut.

Argumen ILUNI FHUI dan Koalisi Penyelamatan MK untuk menentang Keppres itu mirip, yakni, seputar proses penunjukkan yang tidak transparan. Ketua Umum ILUNI FHUI Melli Darsa mengatakan pengangkatan Patrialis sebagai hakim konstitusi belum memenuhi prosedur yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pencalonan Hakim Konsitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam penjelasan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

"ILUNI FHUI menilai proses yang diatur UU Mahkamah Konstitusi ini tidak dilaksanakan dengan semestinya dalam hal pencalonan Saudara Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Akibatnya, keputusan presiden tentang pengangkatan Saudara Patrialis Akbar tidak sah karena melanggar ketentuan UU Mahkamah Konstitusi," kata Melli dalam keterangan tertulis yang diterima Gresnews.com, Senin (12/8/2013).

Melli menambahkan pengangkatan sebagai hakim konstitusi tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif juga berarti bertentangan dengan semangat pemilihan hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel yang diperintahkan UU Mahkamah Konstitusi. "Pemaksaan pengangkatan Hakim Konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah dapat menodai kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia," ujarnya.

Kelalaian untuk menjalankan amanat undang-undang atas proses seleksi yang transparan dan partisipatif juga telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Presiden pada calon-calon sebelumnya. Mahkamah Agung dalam pengusulan Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Presiden ketika mengusulkan Hamdan Zoelva juga tidak melalui proses seleksi transparan dan partisipatif. "Oleh karena itu, ILUNI FHUI berpendapat, kelalaian ini tidak boleh terus dibiarkan."

Pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi memerintahkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang (Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden). ILUNI FHUI mendesak Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden untuk segera membuat peraturan yang diperintahkan Pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut.


Baca selanjutnya: 1 2 3
Become a fan! Email! Linkedin! Follow us! Youtube! Google Plus! Pinterest!

POLLING

  • UU ITE Hambat Kemerdekaan Berpendapat

    Menurut Anda, apakah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menghambat pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi di media sosial?


    Ya
    Tidak
    Tidak Tahu

    security image
    Masukan Kode captcha :