JAKARTA, GRESNEWS.COM - DPR RI menegaskan akan menggamankan kursi Fraksi Golkar di parlemen guna menjaga stabilitas. Kubu Munas Golkar di Ancol yang digawangi Agung Laksono tidak dapat seenaknya mengambil alih fraksi.

"Kami punya prosedur, tidak bisa melakukan pengambilalihan secara paksa, tentu hal tersebut akan kami amankan," kata Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (9/1).

Ia memperingatkan Kubu Munas Ancol untuk tidak bersikap seenaknya. Sebab, pergantian fraksi bukanlah ranah salah satu kubu. Selain itu, jika memang terjadi pergantian struktur maka harus ada serangkkaian sistem yang dijalani.

Pergantian struktur fraksi di DPR bisa saja terjadi melalui keputusan sah di Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) partai Golkar. Namun, yang menjadi kendala, status keabsahan kedua DPP dipertanyakan. Kedua DPP dianggap sah oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly.

"Sehingga saat ini yang ada hanyalah status quo," ujarnya.

Dengan status quo, kedua DPP ini diartikan struktur kepengurusan fraksi dan partai kembali kepada keputusan Munas sebelumnya, yakni Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekertaris. Sehingga DPR tidak akan menanggapi lobi-lobi politik kubu Munas Ancol sampai ada keputusan pengadilan yang jelas.

"Selain kepengurusan di atas, mau mengirim hingga 100 surat pun tak  akan kami tanggapi," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Golkar hasil munas Ancol menyatakan bakal mengambil alih Fraksi Golkar di DPR. "Pada 15 Januari nanti kami ambil alih fraksi, kantor di lantai 12, dan membentuk kepengurusan baru di fraksi DPR," ujar Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweyaidi.

Menurut Yorrsy, saat ini mereka sedang menyelesaikan susunan pengurus Fraksi Golkar di DPR. Selanjutnya, susunan fraksi itulah yang mewakili Golkar di parlemen hingga 2019. "Sebelum tanggal 15 kami siapkan struktur kepemimpinan. Termasuk Bambang Soesatyo sebagai Sekretaris Fraksi juga diganti sama Melchias Mekeng," tegasnya.

BACA JUGA: