JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gaya Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menkentrans) Hanif Dhakiri yang sempat lompat pagar untuk memasuki tempat penampungan TKI tanpa izin mengundang kritikan. Langkah pengganti Muhaimain Iskandar itu dinilai terlalu berlebihan apalagi bila tak ada tindak lanjut dari aksi lompat pagar Hanif tersebut.

Teguh Juwarno, anggota DPR Fraksi PAN, menjelaskan kalau para menteri ini mau sukses harus tetap bekerja sama dengan DPR. "Ingat, fungsi budgeting harus kita bicarakan bersama. Kita tahu persoalan yang dihadapi bangsa sudah begitu rumitnya, apalagi di wilayah ketenagakerjaan," ucap Teguh dalam diskusi “Setelah Lompat Pagar Itu” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Sabtu, (9/11).

Menurutnya, langkah lompat pagar Menakertrans tidaklah cukup karena begitu rumitnya persoalan ketenagakerjaan. Perlu ada terobosan dan inovasi dari Menteri yang baru agar masalah ketenagakerjaan bisa diselesaikan. "Kalau perlu Menakertrans harus siap mati untuk melakukan inovasi. Selama ini birokrasi kita malas melakukan inovasi jika tidak ada dalam anggaran," sindirnya.

Sementera peneliti LIPI Ikrar Nusabakti mengatakan apa yang dilakukan Menakertrans sebaiknya bukan sekadar pencitraan saja. Perlu ada tindak lanjut lebih jauh mengingat masyarakat yang memiliki harapan rendah pada kabinet Kerja Jokowi ini.

Hanif sendiri berjanji akan mengubah tata kelola, sistem, dan perubahan kebijakan berdasarkan hasil kerja blusukannya selama ini. Ia meminta publik tidak menilai dari caranya bekerja tapi hasil dari pekerjaannya.

Hanif membela diri bahwa dia bukan hanya blusukan dan jalan-jalan tidak berguna. Menurutnya ia turun untuk memastikan sistem yang sudah dibentuk telah berjalan dengan baik. Nyatanya penerapan di lapangan tidak beres ya jadinya seperti kemarin itu.
"Padahal dulu Cak Imin sudah menutup sekitar 70 PJTKI. Yakinlah kami blusukan pasti akan direfleksikan pada kebijakan," ucapnya.

Seperti diketahui, menteri yang pernah menjabat pula sebagai anggota DPR RI ini beberapa waktu lalu sempat melompati pagar di salah satu rumah penampungan TKI akibat tidak dibukakan pintu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak). Dalam pikiran Hanif jika seorang menteri saja tidak memiliki akses masuk, apalagi kerabat dan orang tua terdekat yang notabene sipil biasa.

Menurutnya rumah penampungan itu jelas melanggar aturan karena tak ada plang nama, pagarnya pun tinggi, warga sekitar juga tidak tahu aktivitas yang ada di dalamnya. "Tuhan yang buat saya melakukan itu, jika publik merasa saya melanggar hukum, ya tangkap saja, negara kita kan negara hukum. Tolong jangan terlalu fokus terhadap cara saya, mending kasih sumbangsih ide habis ini saya harus berbuat apa, itu lebih membantu," ujarnya.

Ia sadar, Indonesia sebagai rimba birokrasi dan masalah perlu adanya penataan besar-besaran. Untuk itu, ia telah memberikan nomor telepon pribadi kepada masyarakat agar dapat ikut melaporkan apabila terdapat tempat yang dicurigai sebagai penampungan TKI yang tidak layak. Lalu, audit seluruh sistem sembari menemukan formula apa yang paling baik untuk mencarikan jalan keluar buruh migran ini akan menjadi langkah yang dilakukan selanjutnya.

Sistem perekrutan TKI yang selama ini berjalan di Indonesia ia anggap aneh karena mulai dari tahap rekrutment, tes psikologi, kesehatan, pelatihan, dan perlindungan dilakukan oleh PJTKI yang sama. "Jeruk makan jeruk" begitu perumpamaan yang dibuatnya. Selain itu, cara perekrutan dengan modus meminjami uang guna biaya pemberangkatan yang tidak transparan juga merupakan pekerjaan rumah yang seharusnya diselesaikan.

BACA JUGA:
Tags