JAKARTA, GRESNEWS.COM - Peningkatan harmonisasi kerjasama bilateral Indonesia-Australia terus menjadi prioritas pemerintah kedua negara. Walaupun hubungan dua negara tetangga tersebut terjalin erat sejak lama, namun ada warna baru yang bakal menghiasi perjalanan kerjasama dalam konteks bilateral.

Hubungan bilateral Indonesia -Australia memasuki babak baru seiring terpilihnya Perdana Menteri (PM) baru negeri Malcolm Turnbull. Hadirnya sosok pemimpin baru, diharapkan semakin memperkuat semangat kemitraan, dan peluang peningkatan kerjasama.

Dalam kepemimpinannya yang baru, Turnbull, dikabarkan bakal melakukan kunjungan kerja perdananya ke Indonesia pada 12 November mendatang. Kedatangan PM baru negeri Kangguru itu pun menuai sambutan dari perwakilan pemerintah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir membenarkan agenda kunjungan PM Turnbull sekaligus sebagai upaya menjalin kemitraan peningkatan kerjasama di sektor perdagangan.

"Indonesia-Australia memiliki hubungan dekat. Kerjasama perdagangan kedua negara saat ini mencapai US$ 10,6 miliar dan Australia merupakan salah satu negara penyumbang wisatawan terbesar di Indonesia," kata pria yang kerap disapa Tata itu.

Dengan pergantian kepemimpinan dari Tonny Abbott ke Turnbull, Tata berharap, tercipta hubungan kerjasama yang lebih erat lagi yakni melanjutkan hubungan kemitraan berlandaskan sikap menghormati dan saling menguntungkan. Hal itu, kata dia, sangat penting mengingat fase hubungan kedua negara sempat naik turun terutama permasalahan lintas batas seperti imigran dan masalah lainnya.

Perbaikan hubungan saat ini menjadi tujuan utama mengingat eratnya kerjasama yang sudah lama dibangun kedua negara baik dalam bidang ekonomi, investasi, pendidikan dan kebudayaan.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, di masa kepemimpinan PM baru, arah politik luar negeri Australia belum terbaca tujuannya sebab partai Liberal sebagai pengusungnya melakukan pemilihan kandidat secara internal atau tidak terbuka ke publik.

Dikhawatirkan, kesamaan latar belakang politik antara Turnbull dan mantan PM sebelumnya Tonny Abbott tidak berpengaruh banyak pada peningkatan kerjasama. Sebab, pada masa Abbott, sempat ada ketegangan dan persoalan ketika muncul perbedaan pandangan antara Indonesia-Australia mengenai isu manusia perahu dan pencari suaka.

"Asumsinya, bisa saja karena satu partai, garis kebijakannya sama," kata Hikmahanto.

KERJASAMA YANG PERLU DIDORONG - Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Ludiro Madu berpendapat perlu ada perubahan orientasi dimana kedepan Indonesia bisa lebih memasarkan banyak produknya ke Australia.

Apalagi, kata dia, seiring bertambahnya WNI yang tinggal di Australia sehingga perlu dukungan kerjasama bilateral dalam peningkatan perdagangan.

"Sektor kerjasama bisa diperluas, tanpa harus meningkatkan defisit neraca perdagangan RI & Australia. Mungkin RI bisa tingkatkan ekspor produk aparrel/pakaian jadi ke Australia yang selama ini lebih banyak diisi produk China dan Asia Selatan," kata Ludiro kepada gresnews.com, Sabtu (7/11).

Di samping itu, tidak hanya kerjasama ekonomi dan perdagangan yang perlu diangkat dalam pertemuan pemerintah dengan PM Turnbull yang akan digelar beberapa waktu mendatang.

Namun, hal lain yang perlu didorong sebagai representasi kepentingan nasional, menurut dia, yaitu perundingan terkait pembebasan visa kunjungan warga RI ke Australia.

Hal lain yang cukup penting dan strategis, adalah kejelasan sikap Australia menyikapi Lombok Treaty yang disepakati pada November 2006 lalu bersama Indonesia. Perjanjian isu keamanan itu, secara resmi diratifikasi pada 2007.

Butir-butir perjanjian Lombok meliputi 21 kerjasama keamanan yang terangkum dalam 10 bidang, yaitu kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan penerbangan, pencegahan perluasan (non-proliferasi) senjata pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat, organinasi multilateral, dan peningkatan saling pengertian dan saling kontak antar-masyarakat dan antar-perseorangan.

Kemudian, mengenai pendekatan yang seharusnya sama-sama dibangun, tambah Ludiro, lebih pada peningkatan kerjasama terbuka dalam aspek bilateral. Relasi pemerintah masing-masing diharapkan saling mengisi dan membuka diri guna memperkuat hubungan bilateral sebagai upaya bersama mengembangkan inisiatif-inisiatif baru di level hubungan antar-masyarakat.

BACA JUGA:
Tags