Pendukung Pemerintah, Pendukung Angket KPK

Kamis, 04 Mei 2017, 21:00:00 WIB - Politik

Warga membawa peti mati saat melakukan aksi unjuk rasa menolak hak angket terhadap KPK di Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/5). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap proses hak angket DPR terhadap KPK karena dinilai sebagai upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komposisi fraksi di DPR yang mendukung hak angket terhadap KPK berubah lagi paska sidang paripurna pengesahan hak angket beberapa waktu lalu. Kali ini, setelah mundurnya beberapa pendukung, tinggal tersisa empat fraksi yang masih ngotot mengusung hak angket. Uniknya kesemua fraksi pendukung itu adalah fraksi dari partai pendukung pemerintah yaitu PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura.

Dari keempat fraksi pendukung ini, PDIP sepertinya masih tampak ragu karena tetap menyatakan akan membebaskan pilihan anggotanya soal angket KPK. Dari 26 inisiator yang meneken usulan hak angket, ada dua nama anggota Fraksi PDIP, yaitu Masinton Pasaribu dan Eddy Wijaya Kusuma. Saat sidang paripurna hak angket, Masinton sempat melakukan interupsi untuk menjelaskan alasannya mengusulkan hak angket dan menuding mereka yang balik badan munafik.

'Saya rasakan buktinya yang disajikan politik kemunafikan ya. Politik kemunafikan ini, menurut saya, harus dihentikan semua, meyakini sejak awal ada proses yang salah,' ujar Masinton.

Sementara itu, Golkar -- yang ketua umumnya yaitu Setya Novanto tengah terjerat kasus E KTP--adalah fraksi dengan penyumbang tanda tangan terbanyak di usulan angket KPK, yaitu 10 orang. Namun sama dengan PDIP, Fraksi Golkar membebaskan pilihan kepada anggotanya dan tidak akan memberi sanksi kepada anggota yang meneken usulan hak angket.

Anggota Fraksi Partai Golkar yang meneken usulan angket KPK adalah Syaiful Bahri Ruray, Endang Srikarti Kandayani, Agun Gunandjar, Anton Sihombing, Noor Achmad, Ridwan Bae, Muhammad Nur Purnamasidi, Nawafie Saleh, Ahmad Zacky Siradj, dan Adies Kadir.

Kemudian, dari Fraksi Nasdem, ada dua orang yang menjadi inisiator hak angket yaitu Taufiqulhadi dan Ahmad Sahroni. Taufiqulhadi adalah perwakilan pengusul yang membacakan sederet alasan hak angket digulirkan. Fraksi Hanura juga mendukung hak angket terhadap KPK yang mendesak rekaman BAP politikus Hanura, Miryam Haryani, dibuka. Ada tujuh anggota Fraksi Hanura yang menjadi inisiator angket.

Anggota Fraksi Partai Hanura yang meneken usulan angket KPK adalah Dossy Iskandar, Dadang Rusdiana, Djoni Rolindrawan, Samsudin Siregar, M Farid Al Fauzi, Ferry Kurniawan, dan Frans Agung Mula Purba.

Meski tetap berada di posisi mendukung, namun Hanura sepertinya juga bisa berubah sikap. Pasalnya, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang berencana memanggil kadernya yang meneken hak angket KPK. 'Saya nggak tahu angket sudah bergulir karena saya belum dilaporkan. Makanya saya mau panggil hari ini. Saya sendiri nggak tahu seizin siapa,' ujar OSO di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

Meski begitu, OSO belum akan memberikan sanksi kepada anggotanya yang meneken angket KPK. OSO akan meminta klarifikasi terlebih dahulu. OSO juga tidak memberi sikap tegas apakah akan menarik dukungan atau tidak. 'Minta klarifikasi karena saya sebagai Ketum, saya tidak di tempat waktu itu,' ujar OSO.

Kini tinggal empat fraksi itulah bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang tengah 'berjuang' menggolkan hak agket kepada KPK. Sikap Fahri sendiri bertolak belakang dengan sikap Fraksi PKS yang menegaskan penolakannya terhadap pengajuan hak angket tersebut.

PKS sendiri merupakan satu dari enam fraksi yang menyatakan menolak angket KPK karena angket dianggap akan melemahkan lembaga antikorupsi itu. Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan bahwa pihaknya menolak keputusan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diambil DPR melalui ketok palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia menegaskan tidak ada satu pun anggotanya yang setuju dengan hak angket itu.

'Terkait hak angket kami tidak ikut dan menolak, itu jelas sekali. Kami tegaskan bahwa PKS itu tidak ikut, dan kami menolak sejak awal dan tidak setuju. Nah sekarang Anda lihat bukti bahwa PKS sudah menolak tidak ada satu pun anggota Fraksi PKS yang menandatangani tidak ada satu pun loh,' kata Sohibul.

Selain PKS, ada pula Gerindra, PKB, PPP, PAN dan Demokrat. Namun, Fraksi Demokrat menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengirim perwakilan ke pansus angket KPK. Sisanya tegas menyatakan tidak akan mengirim perwakilan.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar