Pembatasan Medsos Pengekangan Rasa Orde Baru?

Rabu, 04 Januari 2017, 21:00:22 WIB - Politik

Menko Polhukam Wiranto (kanan) berbincang dengan Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12). Rapat tersebut membahas mengenai antisipasi perkembangan media sosial. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana pemerintah menertibkan para pengguna media sosial yang dianggap sudah melampaui batas dianggap sebagai pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Penertiban media sosial ini dikhawatirkan akan menimbilkan efek ketakutan di masyarakat dan merenggut kebebasan berpendapat.

Evita Nursanty dari Komisi I DPR RI yang membidangi permasalahan Informatika mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan media sosial. Bahkan menurutnya, Komisi I DPR telah setuju menambahkan pasal yang memberikan kewenangan penuh terhadap pemerintah untuk menertibkan dan memblokir seluruh situs yang dianggap membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Memang seiring dengan kemajuan teknologi Informasi, media sosial contohnya justru kerap disalahgunakan dengan melakukan kegiatan berupa penyesatan, ujaran kebencian sampai dengan melontarkan fitnah. "Kalau kita buka Facebook, ngeri sekali isinya oleh karena itu harus ditertibkan," ujar Evita Nursanty kepada gresnews.com, Rabu, (4/12).

Ia juga mengatakan pada era internet saat ini, para pengguna media sosial sering mengartikan salah definisi kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi pada akhirnya sering kali kebablasan dalam penggunaannya di ranah media sosial, tidak jarang kebebasan berekspresi digunakan untuk menghina bahkan menyebarkan fitnah.

Tetapi, dalam menertibkan media sosial ataupun konten-konten internet lainnya, ia mewanti-wanti agar pemerintah tidak sembarangan. Pemerintah harus terlebih dahulu mempunyai argumentasi serta alasan yang kuat jika ingin menutup atau memblokir konten-konten yang ada di internet. Penutupan harus sesuai dengan UU yang telah dibuat agar tercipta kepastian hukum di masyarakat.

Diketahui, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto telah menyampaikan bahwasanya penertiban media sosial bukanlah suatu bentuk usaha untuk menghalang-halangi penggunaan media sosial. Tetapi, dengan penertiban ini diharapkan para pengguna media sosial lebih bijak dan menggunakan media sosial dengan cara yang etis.

Sikap Pimpinan DPR pun terpecah menanggapi isu ini, Setya Novanto selaku ketua DPR menyatakan setuju terhadap langkah pemerintah, sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap penertiban media sosial ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang telah dibangun sekian lama.

"Saya rasa saya berbeda pandangan dengan beliau (Fadli Zon) dalam hal ini, Demokrasi sah sah saja tapi tetap dengan aturan yang jelas," ujar Evita.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar