JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perselisihan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan emas asal AS Newmont dan pemegang saham mayoritas Nusa Tenggara BV (NTBV) sudah berujung damai. Namun banyak pihak menilai dicabutnya gugatan Newmont di pengadilan Internasional Centre for Settlement of Investmen Disputes (ICSID) karena ada kesepakatan terselubung antara Newmont, pemerintah AS dengan pemerintah RI.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan alasan Newmont mencabut gugatannya di pengadilan arbitrase dikarenakan perusahaan melihat pengalaman Freeport yang diberikan kemudahan ekspor oleh pemerintah. Di satu sisi Newmont dan Freeport merupakan perusahaan yang sama-sama berasal dari Amerika Serikat. "Tentunya ada intervensi Amerika kepada pemerintah Indonesia," kata Mamit kepada Gresnews.com, Sabtu (30/8).

Dia menilai jika pemerintah sudah diintervensi oleh pemerintah Amerika Serikat pastinya akan merugikan pemerintah yang saat ini dan pemerintah yang akan datang. Kemudian masyarakat akan menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan amanat dari UU Minerba. "Yang jadi pertanyaannya kenapa dia (Newmont) mencabut gugatannya. Ini kita melihat jelas ada kepentingan Amerika," kata Mamit menambahkan.

Menanggapi tudingan itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R.Sukhyar menegaskan tidak ada sama sekali intervensi dan kesepakatan terselubung antara pemerintah dengan Newmont. Dia mengungkapkan pemerintah juga sama sekali tidak mengetahui alasan Newmont mencabut gugatannya di Pengadilan ICSID.

"Tidak ada sama sekali (negosiasi terselubung-red). Tidak ada alasan, tanpa syarat. Kita (pemerintah Indonesia) juga tidak tahu kenapa dia mencabut," kata Sukhyar kepada Gresnews.com, Jakarta, Sabtu (30/8).

Sukhyar mengatakan dalam bernegosiasi hanya template-nya saja yang sama dengan Freeport tetapi konten dan baseline tidak akan sama dengan Freeport karena masing-masing kontrak karya memiliki keunikan yang berbeda-berbeda. Hal yang akan dirundingkan antara pemerintah dengan Newmont diantaranya yaitu penerimaan negara, masalah kelangsungan operasi, divestasi, lokal content, masalah pemurnian.

"Untuk royalti harus meningkat karena sudah mandat UU. Manakala kita bicara UU, kita harus tingkatkan penerimaan negara," kata Sukhyar.

BACA JUGA:
Tags