JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Frangky Sompie mengatakan, pihaknya sudah memberikan format tanda pemberitahuan kepada Polda Bali terkait acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Hal itu dikeluarkan berdasarkan laporan Badan Intelijen dan Keamanan Polri yang menyatakan untuk saat ini situasi sudah mulai kondusif.

Dia menegaskan, Munas Golkar di Bali sudah siap dilaksanakan. Ditandai dengan diberikannya format tanda terima pemberitahuan tersebut. "Polda Bali tentunya akan melakukan kegiatan dalam rangka antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," kata Ronny di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/11).

Ronny menjelaskan dengan diberikannya format tanda terima pemberitahuan tersebut maka konsekuensinya Polda Bali harus menyiapkan rangkaian skema pengamanan. Oleh karena itu pihak kepolisian telah siap untuk mengawal dan menjaga pengamanan Munas Golkar tersebut.

Personel Mabes Polri juga siap ikut membantu Polda Bali untuk membantu pengamanan Munas akhir November nanti. "Back up pastinya akan diberikan apabila dari Polda Bali membutuhkan. Mabes Polri pasti akan berikan back up," ujarnya.

Selain itu, kata Ronny, pihaknya berharap Partai Golkar dapat menjaga kondisi internalnya agar tetap kondusif. Dia juga berharap agar bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu antara kader partai tersebut tidak terjadi di Bali. "Kami harapkan secara internal ada antisipasi untuk kegiatan tersebut bisa diamankan secara internal," jelas Ronny.

Pemberian izin Munas Golkar di Bali oleh Polri itu diapresiasi oleh pengamat Politik UIN Pangi Syarwi Chaniago. Dia mengatakan, Polri akan melakukan kekeliruan bila tidak memberikan izin karena hal itu di luar kepatutan.‎ Seharusnya, Polri dan Menkopolhukam bertanggung jawab atas keamanan di sana dan bukan menciptakan kepanikan di masyarakat.

"Polri dan Menkopolhukam yang seharusnya bertanggung jawab dan memastikan terciptanya suasana yang nyaman pada pelaksanaan acara tersebut," katanya saat dihubungi Gresnews.com, Jumat (28/11).

Pria yang akrab disapa Ipang ini mengatakan, Polri sudah mengizinkan karena kuatnya desakan publik. Menurutnya, ‎Polri bertarung terlalu melebar ke wilayah politik. "Polri harus menjaga netralitasnya, jangan sampai tidak profesional, saya kira Polri profesional bekerja itu hukumnya wajib, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi, terkesan pemerintah intervensi Golkar karena tak memberikan izin munas," ujarnya.‎

BACA JUGA:
Tags