JAKARTA, GRESNEWS.COM - Islah terbatas yang diupayakan Partai Golkar agaknya tak berjalan mulus. Sementara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dapat menjadi salah jalan keluar dari konflik pun ditolak. Jika kondisi ini berlarut maka para kader Golkar di bawah akan yang akan menuai dampaknya.

Munaslub sebelumnya diusulkan oleh Tommy Soeharto dan Akbar Tandjung selaku Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Dalam Munaslub nanti, kedua kubu yang bersitegang akan mengulang kembali pemilihan ketua umum.

Ketua DPP Golkar Kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya menyatakan akan ada kesulitan untuk mencapai munaslub. Sebab, penyelenggaradan pesertanya belumlah terjaring. "Jika Munaslub diselenggarakan dan pesertanya dari Munas Bali, maka kubu Agung pasti tak mengakui," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (25/5).

Oleh karenanya Munaslub dianggap tak akan menyelesaikan permasalahan. Apalagi mengingat biaya yang digelontorkan untuk Munaslub lebih mahal dari islah. "Tak murah ini, DPP mana yang akan membiayai juga akan dipermasalahkan," katanya.

Islah, merupakan jalan keluar jangka pendek yang dianggapnya cerdas. Para kader daerah yang sudah mengabdi tak kehilangan hak politik, tetap bisa berkompetisi dan lagi tak memakan banyak biaya.

"Kita berpikir positif, mungkin dari jangka pendek bisa tercapai islah sesungguhnya," katanya

Namun seperti yang dietahui, Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadzily mengatakan meski ada tawaran islah proses hukum akan tetap berjalan. "Prinsip acuannya harus SK Kemenkumham dan Mahkamah Partai, sifatnya final dan mengikat. Kami punya pendapat kuat karena mengacu Mahkamah Partai," katanya.

Ia juga menyatakan harus terdapat aturan main yang disepakati sebelum melakukan pendaftaran Calon Kepala Daerah di perhelatan pilkada. Kubunya tak mau membicarakan teknis islah sebelum ada aturan main yang disepakati.

Melihat gelagat egoisme kedua kubu, Pengamat Politik Komunikasi Emrus Sihombing membenarkan perjalanan islah maupun Munaslub kedua kubu Golkar akan terjal dan berliku. Pasalnya kedua kubu lebih mementingkan egoisme kekuasaan daripada keinginan menyelamatkan Golkar.

"Terlihat dari komunikasi politik mereka yyang masih saling serang," katanya kepada Gresnews.com, Senin (25/5).

Kemungkinan alasan yang paling kuat bersikukuhnya kedua kubu untuk menerima tawaran islah dan Munaslub lantaran takut kalah dalam kalkulasi politik. "Mereka takut ada kubu baru yang akan muncul selain dua kubu ini," katanya.

Jika hal ini terus berlanjut, maka sebenarnya Kubu Agung lah yang akan menuai keuntungan lantaran banding masih terus berjalan dan memiliki SK Menkumham. Diketahui KPU akan mengikutsertakan partai yang bertikai berdasarkan ketetapan hukum akhir atau islah, sedang proses banding kemungkinan akan memakan waktu hingga Pilkada gelombang pertama usai.

"Secara yuridis formal menang Kubu Agung, sehingga Kubu Ical harus aktif melakukan kosolidasi politik ke Kubu Agung," papar Emrus.

Dampak lainnya jika kedua kubu terus meninggikan ego, maka para pengurus DPC dan DPD lah yang akan terkena imbas. Suara mereka akan terkikis lantaran masyarakat yang sudah bosan dengan konlik internal partai beringin ini memilih menghukum dengan mengalihkan suaranya ke partai lain.

"Kecuali tokoh yang diajukan Golkar memang benar-benar memiliki nama di masyarakat," katanya.

BACA JUGA: