JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keputusan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk bergabung ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah dinilai akan menjadi momok bagi partai pendukung pemerintah lainnya. Bergabungnya Golkar ke pemerintahan bisa saja menggeser jatah kursi partai pendukung lainnya jika terjadi perombakan (reshuffle) kabinet.

Koalisi gemuk dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di satu sisi menguntungkan bagi pemerintah karena akan didukung dalam pengambilan keputusan strategis di parlemen, namun di sisi lain, pemerintah juga akan kerepotan mengakomodasi kepentingan partai-partai pendukung.

Pengamat politik Iding H. Rasidi menilai pemerintah akan kesulitan mengelola koalisi yang terlalu gemuk. "Sebenarnya agak sulit juga bagi Presiden Jokowi untuk mengakomodasi kepentingan partai politik," ujar Iding kepada gresnews.com melalui sambungan telepon, Sabtu (21/5).

Setelah masuknya Golkar ke dalam koalisi pendukung pemerintahan, jumlah partai pendukung pemerintah menjadi tujuh partai: PDI-P, PKB, Hanura, Nasdem, PPP, PAN, dan Golkar. Dengan demikian, dari sisi jumlah, partai oposisi akan semakin menyusut. 

Iding melihat, bergabungnya partai berlambang pohon beringin itu merupakan strategi Golkar untuk mencari posisi aman pada Pemilu 2019. Golkar menginginkan imbalan magnet elektoral dari Jokowi bagi partainya pada Pemilu 2019. Padahal, menurut Iding, komposisi kepengurusan Golkar saat ini diisi oleh orang-orang yang relatif bermasalah dan kurang bisa diterima publik. Misalnya, Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang dipersepsikan memiliki rekamjejak dan citra kurang baik di mata publik.

Lebih jauh Iding mengungkapkan, bergabungnya Golkar juga akan berdampak pada tatanan demokrasi. Karena, menurutnya, hal itu akan melemahkan kontrol partai politik terhadap kebijakan pemerintah.

"Pemerintah memang diuntungkan karena mereka relatif aman dalam menentukan kebijakan di parlemen. Tapi ini kurang sehat, karena tidak seimbang," ujarnya.

Dia menambahkan masuknya Golkar akan membuka peluang bagi penguasa untuk bertindak lebih dominatif. Konsekuensinya adalah semakin besar pula peluang penyalahgunaan kekuasaan akan terjadi.

Kekhawatiran partai pendukung lain dengan masuknya Golkar juga diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana, beberapa waktu lalu. Dadang menyatakan pihaknya tidak ingin jika jatah kursi menteri dari Hanura dikurangi. Ia menambahkan, meski tetap mengakomodasi Golkar, bukan berarti mengkhianati partai-partai politik lain yang telah terlebih dahulu mendukung pemerintah.

Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan tak mempermasalahkan jika Golkar akhirnya memutuskan untuk bergabung ke pemerintah. Menurutnya, bergabungnya Golkar tak akan mempengaruhi urusan kursi menteri, karena urusan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Meskipun Golkar bergabung, dukungan PAN terhadap pemerintahan Jokowi-JK tak berubah. Menurutnya, dukungan PAN untuk pemerintah adalah dukungan tanpa syarat.

KOALISI RAPUH - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai koalisi gemuk bisa menimbulkan potensi kegaduhan dalam pemerintahan, jika tidak bisa dikelola dengan baik. Menurutnya, kerentanan itu bisa dibaca dari tidak adanya tokoh sentral yang bisa memegang komando dalam pemerintahan.

Saat ditanya, apakah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bisa memainkan posisinya untuk menjadi figur perekat dalam koalisi gemuk itu, Lucius berkata, "Tidak juga. Dia juga punya interest sendiri. Dia juga merupakan figur yang tidak bisa diterima partai pendukung lainnya," kata Lucius kepada gresnews.com, Minggu (22/5).

Ia menambahkan, sebenarnya kehadiran Golkar di pemerintahan juga tidak diinginkan oleh PDIP. Menurutnya, dasar dari koalisi ini sangat rapuh dan rentan konflik kepentingan. "Motif dari koalisi bukan kesamaan visi dan mimpi melainkan ada peluang yang sama untuk dimainkan," katanya.

Dia khawatir, tidak adanya figur yang mampu mengonsolidasi koalisi ini akan sangat mungkin meningkatkan perilaku transaksional untuk mengejar kepentingan masing-masing partai dengan bergerak sendiri-sendiri.

Menurutnya, ini tantangan bagi Jokowi untuk meyakinkan partai-partai agar semua kepentingannya selalu terjaga. Meskipun di sisi lain Lucius juga mengapresiasi bergabungnya Golkar karena akan memudahkan pemerintah untuk mengeksekusi kebijakannya.

"Langkah itu patut diapresiasi juga. Tapi saya rasa ini tantangan buat Jokowi untuk memastikan bahwa semua partai politik dapat diakomodasi," ujar Lucius.

BACA JUGA:
Tags