JAKARTA, GRESNEWS.COM - Usai sudah kontestasi demokrasi lokal di Jakarta, setelah perjalanan panjang yang menguras energi politik rakyat beserta elit politiknya. Bahkan suhu politik di DKI Jakarta sempat sangat memanas menular ke seluruh penjuru daerah di Indonesia, serta menjadi sorotan dunia luar.  Kini giliran masyarakat menagih janji-janji paslon Anies Baswedan dan Sandiga Uno yang menjadi pemenang pilkada DKI Jakarta.

Kekalahan Kubu Ahok-Djarot yang diusung oleh partai-partai politik pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PPP patut dicermati. Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia memberi catatan beberapa faktor kekalahan Ahok-Djarot di Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta.

Pertama, bahwa perjalanan panjang kontestasi demokrasi di DKI Jakarta menunjukkan bahwa warga Jakarta khususnya, dan rakyat Indonesia sudah matang dalam berdemokrasi, karena penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta berakhir damai, aman, dan kondusif.

"Kekhawatiran akan kerusuhan dan intimidasi terang-terangan tidak terjadi," kata Girindra Sandino Wakil Sekjen KIPP Indonesia dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (21/4).

Menurutnya kedua paslon, baik pasangan Ahok-Djarot dan pasangan Anis Sandi serta pendukungnya menunjukkan kedewasaan politik.

Kedua, bahwa strategi pendukung Anis-Sandi yang menggerakkan masyarakat untuk membentengi diri di beberapa wilayah rawan sebar sembako dan politik uang cukup efektif, walau memang terlihat intimidatif.

Namun dapat dipahami, oleh karena krisis kepercayaan mereka terhadap penyelenggara, khususnya pengawas yang kurang memiliki daya jangkau yang luas dan pasukan yang tidak banyak. Juga kecurigaan warga pendukung Anis-Sandi yang mungkin menduga bahwa dikhawatirkan aparat kurang menjaga netralitasnya.

Ketiga, walau sentimen primodialisme dan isu-isu SARA sempat mendominasi, akan tetapi hal tersebut terpatahkan dengan unggulnya pasangan Ahok-Djarot di putaran pertama. Terlebih warga Jakarta memiliki tingkat rasionalitas yang cukup tinggi. Namun di media sosial "perang" antar pendukung kedua paslon dapat berpengaruh terhadap pilihan pemilih warga DKI Jakarta.

Keempat, mesin partai politik pendukung Ahok-Djarot kurang memiliki militansi dan tidak berjalan di banding lawannya yang berhasil merebut hati pemilih warga DKI Jakarta. Tim gubernur petahana Ahok mudah terlena, sehingga terlalu percaya diri di putaran kedua akan menang walau survei-survei mengeluarkan hasil penelitiannya bahwa elektabilitas kedua paslon bersaing ketat.
Hal ini harus menjadi perhatian dan evaluasi serta koreksi dari parpol pendukung pemerintah, jika nanti kembali mencalonkan Presiden RI Joko Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden pada tahun 2019. "Tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti ini akan terulang di Pilpres 2019," katanya.

Kelima, ada beberapa sebagian relawan yang mendukung Presiden Jokowi, baik pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2012 maupun dalam pemilihan presiden tahun 2014, berbalik mendukung lawannya, karena merasa ditinggalkan, hanya beberapa kelompok saja yang diakomodir. Kemudian tidak tertutup kemungkinan juga dukungan finansial untuk operasional relawan-relawan Ahok-Djarot di bawah tidak mengalir, atau tertahan di tingkat Timses elit, karena sudah yakin menang.

Keenam, program rumah Dp Rp. 0, cukup "menggairahkan", oleh karena di mata awam, siapa yang memilih Anis-Sandi, berharap tinggi sekali untuk mendapatkan sebuah rumah di DKI Jakarta.
TAGIH PROGRAM KERJA - Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno unggul dalam real count KPU. Bila hasil tersebut tidak berubah hingga penetapan resmi, Jakarta akan memiliki gubernur-wagub baru pada Oktober 2017.

Namun, belum juga mereka masuk ke Balai Kota, masyarakat sudah  mengingatkan dan menagih janji mereka semasa kampanye. Program rumah DP nol rupiah serta penutupan tempat hiburan Alexis menjadi yang paling ditunggu oleh publik. Selain itu, stadion sekelas Old Trafford milik tim Inggris, Manchester United (MU), untuk tim Persija Jakarta juga mulai ditagih Jakmania.

Pada saat debat di putaran pertama, Anies menyindir Ahok dan menyinggung Alexis. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mempertanyakan janji ketegasan Ahok soal pemberantasan prostitusi, termasuk di Alexis.

"Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis, lemah!" ujar Anies di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/1).

Setelah menang di quick count, janji Anies-Sandi langsung ditagih untuk menutup Alexis. Anies berkomitmen menindak tempat prostitusi yang ada di Ibu Kota. Berpegang pada peraturan daerah (perda), Anies berjanji akan menutup tempat-tempat yang melanggar peraturan.

"Pokoknya semua pelanggaran. Jadi kesannya kita mau menargetkan satu tempat (Alexis)," tutur ujar Anies saat ditanyai soal komitmen menutup Hotel Alexis di DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/4).

Sedangkan Sandiaga mengatakan akan menunaikan semua janji yang pernah diucapkan. Namun penutupan Alexis baru dilakukan setelah dia resmi sebagai wagub. "(Penutupan Alexis) itu pasti dilakukan. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, sekarang kita belum punya perangkat. Biar kami sesuatu yang sudah terucap akan diukur dengan aksi nyata. Tapi enam bulan ke depan kita fokus rekonsiliasi dulu," kata Sandiga di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

Janji lainnya adalah penyediaan stadion olahraga bertaraf internasional. Bahkan Sandiaga menjanjikan stadion Persija akan sekelas Old Trafford. Persija saat ini berkandang di Stadion Patriot, Bekasi.

"Siapa pun pemenangnya, saya ucapkan selamat. Semoga segera ada infrastruktur olahraga yang bisa menampung semua elemen, termasuk Persija. Benahi tempat (stadion) yang sudah ada juga tidak masalah," kata pemilik Persija Jakarta, Gede Widiade,Rabu (19/4).

"Persija kan tidak harus main di Solo atau Bekasi terus. Kalau seperti itu terus, kami resah akan nasib keamanan (suporter) dan biaya juga akan keluar lebih banyak dari seharusnya," ucapnya.

"Insyaallah (stadion) itu sudah jadi janji kami. Amira (anak kedua Sandiaga) yang ingetin tadi pagi, ´Pa jangan lupa janji di medsos´. Tapi yang saya ingat cuma satu, bangun stadion. Amira suka banget sama sepak bola. Waktu Euro ke sana nonton final. Jadi salah satu janjiin," jawab Sandiaga untuk harapan Gede di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

Sandiaga mengatakan masih menunggu pelantikannya setelah masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berakhir untuk dapat merealisasi hal tersebut.

"Pertama, mesti disadari bahwa Ahok-Djarot masih jadi gubernur sampai Oktober. Tentunya sangat wajar bagi para netizen untuk menagih janji dan akan kami tunaikan," katanya.

Janji lainnya adalah kepemilikan rumah warga DKI Jakarta. Harapan warga DKI Jakarta untuk memiliki rumah sendiri di Ibu Kota semakin dekat untuk terealisasi. Sandiaga Uno saat ditemui di Jalan Kenanga No 50 A, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (14/4) pekan lalu, menuturkan bahwa di tahun awal pihaknya bakal lebih dahulu membuat payung hukum program tersebut.

Payung hukum yang dimaksud adalah pembuatan peraturan daerah (Perda) agar program ini tidak bermasalah secara hukum di masa depan. Ia memprediksi butuh waktu kurang-lebih satu tahun untuk menyusun perda ini bersama DPRD DKI Jakarta.

"Jadi target awal, karena kita nggak bisa masuk membangun secara masif, target awal kita di tahun pertama tentunya kita harus berbicara sama DPRD karena payung hukumnya harus ada dulu, yaitu perda. Perda ini yang nanti akan memberikan ruang bagi kita menghadirkan program yang selama ini dirindukan rakyat, rumah dengan DP nol rupiah," kata Sandiaga.

Pembahasan dengan DPRD sangat diperlukan mengingat, untuk menjalankan program ini, ada keterlibatan anggaran daerah untuk mendanai talangan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sehingga warga DKI bisa menikmati DP nol rupiah seperti yang dijanjikan.

Bila program ini bisa dijalankan dengan konsisten, Sandi meyakini Pemprov DKI bisa mengurangi permasalahan kepemilikan rumah hingga 80% dari jumlah kebutuhan rumah.

Dengan perhitungan kebutuhan kepemilikan hunian di DKI Jakarta mencapai 300.000, program DP nol rupiah diharapkan bisa menyediakan hingga 240.000 hunian.

"Rumah dengan DP nol rupiah ini targetnya mengurangi backlog dari antrean untuk mendapatkan hunian murah ini yang jumlahnya lebih dari 300.000. Target kita bisa berkurang 80% selama 5 tahun," tutur dia. (dtc/mfb)

BACA JUGA: