JAKARTA, GRESNEWS.COM - Banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di pemerintahan mendatang. Mulai dari menjalin komunikasi politik dengan koalisinya maupun kubu Koalisi Merah Putih, hingga memilih para calon menteri yang kompeten di bidangnya yang tidak berlandaskan politik transaksional.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan Jokowi harus bisa membuktikan dirinya bukanlah presiden boneka yang dituduhkan selama ini. Untuk itu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dipimpin PDI Perjuangan harus memberi kesempatan kepada Jokowi untuk menjalin komunikasi dengan pihak manapun.

Mantan Gubernur Jakarta itu, kata Burhanuddin, harus proaktif melakukan komunikasi politik. Kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menyapu bersih di parlemen baik itu di DPR maupun MPR bukan menunjukan kehebatan elit-elit KMP, tetapi kelemahan elit PDIP dalam menjalin komunikasi politik.

"Selain harus memegang tongkat komando politik dan manajemen koalisi yang solid, ujian berikutnya yang tak kalah berat buat Jokowi adalah mengelola harapan publik. Agar Jokowi bisa mewujudkan harapan publik, Jokowi tidak boleh menjadi presiden boneka," ujarnya dalam diskusi ´Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK´ di  Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Minggu (19/10).

Sementara itu, Budayawan Romo Antonius Benny Susetyo lebih menyoroti nama-nama menteri yang diserahkan Jokowi yang diwakili dua mantan petinggi Tim Transisi Hasto Kristyanto serta Rini Soemarno ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (17/10) lalu. Menurut Benny, langkah ini cukup tepat, mengingat Jokowi memerlukan menteri yang terbebas dari indikasi korupsi.

Namun menurut Benny, Jokowi harus berani mencoret nama calon menteri yang terindikasi terlibat korupsi. Hal itu dilakukan agar suami Iriana tersebut tidak dianggap sebagai presiden boneka.

Benny berharap dalam seleksi menteri ini, Jokowi jangan sampai tersandera oleh kepentingan partai pengungsungnya. Sebab, menteri yang bersih dan mempunyai rekam jejak yang baik akan menjadi tolak ukur keberlangsungan pemerintahan Jokowi yang baik di mata masyarakat.

"Jadi Jokowi harus jadi pemimpin untuk dirinya sendiri jangan politik balas jasa. Selama Jokowi berpegang teguh pada prinsip ini pemerintahan akan baik," ucap Benny.

Tak hanya itu, Benny juga mengatakan jika Menteri yang ditunjuk Jokowi memiliki rekam jejak yang baik maka akan membantu kinerja Jokowi dalam pemerintahan. Karena, mereka benar-benar bekerja untuk rakyat dan tidak hanya menjadi kasir partai. Jika hal tersebut terjadi, maka Jokowi tidak perlu takut jika ia atau menterinya bertemu parlemen, karena para pembantunya tersebut bisa menunjukkan bahwa mereka bermartabat.

BACA JUGA: