Partai Golkar perlu mempersiapkan langkah politik ketika kasus e-KTP telah mengarah kepada para kadernya yang duduk di parlemen. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menjadi pilihan bagi partai berlambang pohon beringin itu untuk menjaga integritas partainya.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Golkar Golongan Karya mulai menyikapi serius terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang menyeret nama ketua umumnya Setya Novanto yang kini menjabat sebagai ketua DPR. Setya Novanto disebut menerima uang haram proyek e-KTP tersebut di dalam dakwaan Irman dan Sugiharto yang merupakan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Politisi senior Partai Golkar Fadel Muhammad saat diminta tanggapannya, Rabu (15/3) mengatakan internal partai Golkar akan menggelar rapat di kantor DPP Golkar untuk menyikapi beredarnya nama Setya Novanto dalam proyek e-KTP. Pihak Golkar sendiri menurutnya perlu menyikapi dan mendalami peran Setya Novanto dalam perkara dugaan megakorupsi yang merugikan negara senilai Rp2,3 triliun.

"Sejauh ini sikap Golkar masih wait and see melihat progres masalah hukumnya (Setya Novanto) sampai jelas status ketua umum. Kami enggak bisa kontrol masalah hukum," kata Fadel Muhammad kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Kendati begitu, Fadel mengatakan internal Golkar belum berpikir terlalu jauh dan mengambil sikap. Saat ditanya apakah akan diadakan Musyawarah Luar Biasa, dirinya masih belum memastikan. Golkar, sambung Fadel, akan menelisik dulu dan memastikan keterlibatan Setya Novanto dalam perkara e-KTP.

"Belum. Itu masih jauh belum ada pembicaraan kearah situ. Menurut saya kita bicarakan internal dulu. Apa benar informasi informasi yang beredar benar. Bagaimana kebenarannya terus kaitannya sama hukum," ujar mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut.

Hanya saja Fadel mengatakan, langkah apapun yang akan diambil dalam rangka menyelamatkan partai dari petaka. Besok, Kamis (16/3) akan diselenggarakan rapat internal untuk merespon kasus e-KTP. "Prinsipnya agar partai ini selamat. Makanya besok pukul 14.00 kami akan bicarakan," katanya.

DAMPAK BAGI GOLKAR - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai penting bagi partai Golkar untuk mengubah cara politiknya, dengan mulai mengedepankan integritas. Dengan begitu, ketika posisi ketua umumnya tersangkut kasus hukum maka perlu jalan untuk mendapatkan penyelesaian yang pas untuk menyelamatkan partai.

Ubedilah menuturkan, partai Golkar perlu mempersiapkan langkah politik ketika kasus e-KTP telah mengarah kepada para kadernya yang duduk di parlemen. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menjadi pilihan bagi partai berlambang pohon beringin itu untuk menjaga integritas partainya.

Menurutnya, langkah itu perlu dipertimbangkan atau didorong oleh fungsionaris dan kader Golkar. Meskipun itu juga sulit untuk direalisasikan, pasalnya Golkar sendiri memang baru saja selesai dari konflik dualisme kepemimpinan beberapa waktu yang lalu.

Kendati begitu, marwah partai politik menurut Ubed lebih penting untuk dijaga meski dengan melakukan Munaslub. "Jika bukti-bukti keterlibatan Setya Novanto dalam korupsi e-KTP kuat dan mengarah pada tersangka, sebaiknya Golkar siap-siap melaksanakan Munaslub," ujar Ubedilah yang juga menjadi direktur eksekutif Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol) itu.

Mantan aktivis 1998 itu juga menambahkan, mempertahankan posisi Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar dibalik disebutnya dalam kasus e-KTP juga akan berdampak negatif bagi Golkar. Efek elektoral dan marwah partai akan semakin besar jika selalu dipertahankan.

"Jika Setnov dipertahankan ditengah kasus korupsi e-KTP maka kerugian bagi Golkar jauh lebih banyak dibanding untungnya," pungkas Ubedilah.

BANTAHAN MUNASLUB -Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merebak di internal Golkar terkait Ketua Umum Setya Novanto yang terseret dalam lingkaran kasus korupsi e-KTP. Namun Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir menyebut tidak akan ada Munaslub karena Golkar tak punya calon.

"Dua hal yang berbeda, itu urusan penegakan hukum. Golkar kan selaku organisasi itu pikirannya ya urusan hukum cukup, jangan bikin tahu-tahu Munaslub, gak ada orang yang mau Munaslub. Saya sudah cek itu, itu rumor saja Munaslub," ujar Kahar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Kahar pun sudah berbicara langsung dengan orang yang disebutnya menghembuskan isu Munaslub. Kahar menyebut orang tersebut gugup saat berbicara dengannya sehingga dapat dipastikan Munaslub tidak benar.

"Kan gak ada, saya udah tahu persis katanya mau Munaslub. Tidak ada, orangnya sudah saya cek. Kalau yang bilang gitu orang yang bikin rumor, tidak ada yang mau Munaslub kok, saya sudah nanya kemarin, ´bapak ngomong Munaslub dari siapa´, dia jawabnya malah gugup-gugup, gak usah saya sebutkan," ceritanya.

Menurut Kahar, dalam dunia perpolitikan, adalah hal wajar jika ada pihak yang ingin mencari kepentingan saat sebuah partai sedang dilanda isu hebat. Berkali-kali Kahar memastikan kepada wartawan bahwa Munaslub cuma rumor.

"Udahlah, ini lembaga politik, biasa kalo ada masalah orang mau mengambil benefit politik. Saya sudah bilang sebagai Ketua DPP saya cek, tidak ada, kan kita baru saja ketemu 24 DPD. Emang gak ada yang mau Munaslub. Kalau mau maju Munaslub sendiri, ya silakan saja," pungkasnya. (dtc)