Pemindahan Ibukota Dalam Kajian

Selasa, 11 Juli 2017, 20:58:44 WIB - Politik

Warga Ibukota berlibur di Kawasan Kota Tua, Museum Fatahillah, Jakarta, Kamis (29/6). Kawasan wisata kota tua menjadi pilihan alternatif warga untuk menghabiskan libur lebaran. (ANTARA)



TIGA LOKASI DIGADANG - Rencana pemindahan ibukota Jakarta terus dibahas lebih lanjut. Pertemuan demi pertemuan digelar untuk memuluskan rencana pemindahan ibukota pada 2018 mendatang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, siang tadi mendatangi kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Dalam pertemuannya selama kurang lebih dua jam dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Basuki membahas perencanaan tata kota di calon ibu kota yang baru (urban planning).

Sudah ada 3 lokasi yang mengerucut untuk diputuskan sebagai ibu kota negara yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Studi lebih mendalam dilakukan Kementerian PUPR dan Bappenas dengan melihat pengalaman negara lain yang sukses memindahkan ibu kota negaranya seperti Amerika Serikat, Kazakhtan, Brasil, sampai Australia.


"Lagi studi literatur Washington DC, Astana, kayak apa Canberra, kayak apa Brasilia. Jadi lagi studi literaturnya," kata Basuki ditemui usai rapat pemindahan ibu kota di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/7).

Namun demikian, sebelum dilakukan tahapan lebih jauh, pihaknya masih menunggu keputusan final dari Bappenas yang jadi koordinator persiapan pemindahan pusat negara yang anyar.

Menurut Basuki, untuk mempercepat realisasi pemindahan ibu kota, tahapan-tahapan tersebut bisa dilakukan bersamaan. Apalagi sudah 3 wilayah yang ditetapkan jadi calon pengganti DKI Jakarta.

"Kalau memang diputuskan yes pindah, ya mulai dengan lebih maju lagi. Ini kan baru urban planning-nya kayak apa kotanya, mudah-mudahan ini kita bisa sambil menunggu hasil kajian. Jadi ini berurutan. Kalau ya, baru kita detail desainkan," ujarnya.

Dia menuturkan, soal apakah keputusan final dan segala persiapan sudah selesai dilakukan di tahun 2018 mendatang, hal itu bisa saja dilakukan. "Ya kira-kira begitu (2018)," katanya.

Sebelumnya sejumlah anggota DPR meragukan efektifitas pemindahan ibukota. Misalnya Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengatakan pemindahan ibukota harus dipikirkan secara rasional. Pemerintah harus secara cermat melihat fakta-fakta yang ada, dan harus secara cermat memperhatikan dampak pertumbuhan dan perkembangan ibukota.

"Ini bukan soal perasaan, ini adalah soal rasional. Berbicara terkait ibukota harus secara rasional, karena ini terkait dengan pintu terdepan negara yang kita cintai. Ibukota merupakan etalase paling depan, maka kita harus tempatkan etalase itu sebagai yang terbaik, karena itu adalah wajah negara kita," ucap Johnny di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

Dia melanjutkan, untuk memindahkan ibukota, ada aspek-aspek yang terkait dengan undang-undang. Ibukota merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai syarat-syarat dan aturan secara khusus.

"Ibukota menjadi tempat tinggalnya para pejabat tinggi negara, Presiden dan semua lembaga negara, bahkan menjadi tempat bermukimnya pejabat-pejabat tinggi negara asing, duta besar dan konselor lain. Oleh karenanya harus di treat secara khusus dan penting," tegasnya.

Johnny juga mengatakan, dalam memindahkan Ibukota ada satu budget yang harus disediakan untuk memenuhi itu, oleh karenanya harus dilihat dahulu bagaimana inefisiensi di Ibukota selama ini. Selama 10 tahun terakhir, inefisiensi Ibukota mencapai ribuan triliun, perbandingkan dengan memindahkan Ibukota.

"Kalau ternyata inefisiensinya ternyata jauh lebih besar daripada pemindahan ibukota itu, maka rasional untuk dipindahkan. Fakta lainnya adalah masalah tata ruang ibukota, dimana terjadi kelebihan jumlah penduduk. Tanpa ada tata ruang dan kebijakan-kebijakan visioner atau outlook-nya bagus, maka Jakarta ini jalan kaki saja sudah macet," ucapnya.

Pemindahan Ibukota jangan mengganggu jalannya pemerintah dan pelayanan publik serta harus terencana dengan baik, memilih lokasi pemindahan dengan berbagai macam syarat. Dari Komisi XI, biaya dengan jangka panjang operasional yang lebih efisien. "Jika kita pindahkan Ibukota, maka harus dipastikan bahwa pelayanan publik akan lebih baik dari Ibukota sebelumnya," pesannya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar