Pemindahan Ibukota Dalam Kajian

Selasa, 11 Juli 2017, 20:58:44 WIB - Politik

Warga Ibukota berlibur di Kawasan Kota Tua, Museum Fatahillah, Jakarta, Kamis (29/6). Kawasan wisata kota tua menjadi pilihan alternatif warga untuk menghabiskan libur lebaran. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kendati mendapat tentangan, pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus menjajaki pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Berbagai kemungkinan untuk persiapan pemindahan ibukota dibahas bahkan pada RAPBNP 2017 terdapat usulan tambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang sekaligus menjadi leader dalam kajian wacana tersebut.

Anggaran tersebut tentunya dialokasikan sebagai dana kajian cepat pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Tujuan akhirnya adalah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Sebab, perekonomian di DKI Jakarta sudah memiliki kontribusi yang cukup besar pada ekonomi Indonesia.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jakarta merupakan wilayah yang dari sudut perekonomian tersedia. Bahkan, Jakarta berkontribusi cukup tinggi dalam pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 18% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari 10 kota terbesar dan 5 diantaranya berasal dari Jabodetabek. Jelas masih ada ketimpangan. Kota dengan penduduk terbesar diduduki oleh Jakarta dengan 10,2 juta, Surabaya 2,8 juta, Bandung 2,5 juta, Bekasi 2,38 juta, Medan 2,2 juta, Depok 2,1 juta, Tangerang 2,047 juta, Semarang 1,6 juta, Palembang 1,58 juta, dan Tangerang Selatan 1,5 juta.

"Artinya penumpukan kegiatan ekonomi di Jakarta luar biasa," kata Bambang di Gedung DPR, Selasa (11/7).



Namun Bekasi, Tangerang, Depok, dan Tangerang Selatan masuk sebagai kota dengan penduduk yang besar bukan karena hidup sebagai kota secara mandiri, melainkan sebagai kota yang bergantung pada perekonomian DKI Jakarta alias sebagai penyangga.

"Jadi artinya dari segi strategi pembangunan perkotaan kita terjadi ketimpangan yang luar biasa, dari PDB, Jakarta menyumbang 18% dari PDB Indonesia. Tambahkan dengan Jabodetabek 25% dari PDB. Jadi seperempat ekonomi RI ada di Jakarta dan sekitarnya. Kita berpikir itu normal. Tapi kita juga berpikir jangka panjang, Jakarta sekitarnya dengan segala macam problem nantinya bukan jadi pendorong, salah-salah menjadi penghambat," kata Dia.

Oleh karenanya, wacana pemindahan ibu kota negara akan dipilih kepada kota-kota yang berada di luar pulau Jawa. Tujuannya, agar pemerataan ekonomi dapat direalisasikan. Sebab, jika terus bertumbuh kepada Jakarta, maka pemerataan akan terhambat.

"Contohnya, misalnya makin banyak real estate semakin banyak dibangun di pantai utara, Cikarang, Karawang dan lain-lain, ini akan mengurangi lahan subur untuk sawah. Produksi beras kita jadi sulit gara-gara berkurangnya lahan subur, ini hanya contoh kecil kalau kita membiarkan penumpukan," ungkap dia.

Dia menyebutkan, kontribusi DKI Jakarta yang sebesar 18% dikarenakan kota tersebut sebagai pusat segalanya, mulai dari bisnis, keuangan, perdagangan, hingga pusat pemerintahan pun berpusat di Jakarta.

Dengan begitu, pemerintah hanya akan melakukan pemindahan pusat administrasi pemerintahannya saja ke luar Pulau Jawa yang diikuti oleh lembaga tinggi yang berkaitan dengan pemerintah.

"Problemnya kalau kita ingin memecah, enggak bisa pusat perdagangan pindah deh ke Palembang, atau pusat keuangan pindah ke Surabaya, karena ini bisnis, bisnis itu tidak bisa diperintah, tidak bisa diatur pindah seketika, malah melawan market mecanism, malah bisa kolaps industrinya, yang bisa dikontrol dan punya kontribusi besar itu adalah pemerintahan," tukas dia.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar