JAKARTA, GRESNEWS.COM – Inisiator hak interpelasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terus mengumpulkan tandatangan dari para pendukung interpelasi. Meskipun dalam aturannya hak interpelasi hanya mensyaratkan dukungan 25 anggota DPR plus lebih dari satu fraksi, para inisiator yang digawangi dari fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) telah mengumpulkan sebanyak 202 tandatangan. Angka ini diupayakan akan bertambah dengan memperpanjang waktu pemberian dukungan sebelum diserahkan ke pimpinan DPR.

Anggota DPR fraksi Golkar Muhammad Misbakhun mengatakan anggota DPR yang sudah tandatangan dukungan interpelasi kenaikan harga BBM mencapai 202 orang. Jumlah tandatangan sebanyak itu berasal dari Golkar, PAN, Gerindra, PKS, dan PPP.

Ia mengaku masih mengupayakan penambahan jumlah dukungan. Jika upaya dan jumlahnya sudah optimal, kumpulan tandatangan tersebut akan disampaikan ke pimpinan DPR. "Sebelumnya 157 orang yang tandatangan, ada kenaikan," ujar Misbakhun di DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Terkait hal ini, anggota DPR fraksi Gerindra Desmond J Mahesa menuturkan, penggunaan hak interpelasi merupakan hak individu. Sehingga dukungan tersebut tidak mengatasnamakan fraksi. Ia sendiri memberikan dukungan interpelasi atas permintaan konstituennya di daerah.

Desmond mengimbau fraksi lain agar ikut memberikan dukungan untuk memahami penderitaan rakyat. "Sebelum reses, ini diserahkan pada pimpinan dan bisa diplenokan dalam paripurna DPR," katanya di DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Senada dengan anggota DPR di atas, Anggota DPR fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan jumlah tandatangan yang telah terkumpul merupakan bukti atas kegalauan masyarakat terhadap dampak kenaikan harga BBM. Jumlah tandatangan yang terkumpul pun sudah lebih dari cukup. Tapi inisiator interpelasi ingin memberikan kesempatan lagi bagi yang ingin mendukung interpelasi. "Ini hak anggota, semua kita ajak," tuturnya dalam kesempatan yang sama di DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Anggota DPR fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha berpendapat hak interpelasi merupakan saluran terbaik agar pemerintah mampu menjelaskan secara terperinci terkait kebijakan itu. Hal itu perlu dilakukan sebab hingga kini DPR terkendala dengan ketidakhadiran menteri yang terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Menurutnya, penggunaan interpelasi bukan persoalan Koalisi Merah Putih (KMP), tapi keinginan masyarakat.

Dari dokumen dukungan diketahui, penanda tangan terbanyak berasal dari Fraksi Golkar sebanyak 66 tanda tangan disusul Gerindra dengan 62 tanda tangan. Berikutnya ada PKS (34), PAN (33), dan PPP (7).

Menanggapi usul interpelasi anggota DPR, Anggota DPR fraksi Nasdem Johnny G Plate menuturkan waktunya belum tepat bagi DPR untuk mengusulkan interpelasi pada pemerintah. Seharusnya pemerintah diberikan kesempatan dulu untuk menjelaskan pada DPR.

Dia juga berpandangan interpelasi ini merupakan hak yang serius dan berdampak politik juga hukum. "Tapi kami menghormati hak interpelasi tersebut," ujar Johnny di DPR, Selasa (25/11) kemarin.

BACA JUGA:
Tags