JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo diharapkan mampu membenahi internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal itu dikarenakan Kementerian ESDM selama ini disinyalir sarat dengan praktek-praktek korupsi.

Direktur Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, pemerintahan Jokowi tidak perlu berbicara tentang lifting minyak karena permasalahan lifting minyak merupakan jangka panjang. "Yang penting diperbaiki adalah struktur internal kementerian," ujarnya kepada Gresnews.com, Kamis (23/10).

Menurutnya dengan memperbaiki internal ESDM, pemerintahan Jokowi bisa juga memberantas mafia-mafia migas di tubuh pemerintahan. bBhkan sekaligus bisa membenahi pegawai-pegawai ESDM yang perilakunya cenderung korup.

Dia juga meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki mental-mental karyawan di Kementerian ESDM. Hal ini penting mengingat Kementerian ESDM membawahi lembaga SKK Migas dan dirjen-dirjen yang notabenenya merupakan sarang-sarang uang negara yang bisa menimbulkan praktek korupsi.

"Nah bagaimana pemerintahan Jokowi mengikis bahkan menghilangkan praktek-praktek korupsi di tubuh Kementerian ESDM," kata Mamit menambahkan.

Kemudian, lanjut Mamit, sembari membersihkan tubuh internal ESDM dari perilaku korupsi, Jokowi harus memberantas mafia migas dan melakukan renegosiasi kontrak migas dan minerba dengan perusahaan asing. Kemudian Jokowi juga dituntut melakukan diversifikasi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan, seperti energi matahari dan gas bumi.

Hal itu dinilai Mamit penting karena sumber gas harus dijadikan sebagai sumber utama bagi Indonesia mengingat cadangan gas Indonesia masih berpotensi cukup besar dan harga keekonomiannya masih tergolong murah. Mamit juga menyinggung bagaimana pemerintahan Jokowi melalui Kementerian ESDM harus mampu mengurangi beban subsidi BBM.

Menurutnya selain menaikkan harga BBM, pemerintahan Jokowi harus memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa beban BBM terhadap APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sudah terlalu besar. Untuk itu selain memperbaiki sumber daya manusia di Kementerian ESDM, pemerintah juga harus menggalakkan penghematan energi untuk menunjang  pemakaian subsidi BBM dapat berkurang.

"Kalau pemerintah sudah menaikkan harga BBM tapi masyarakatnya tidak sadar, ya sama saja," kata Mamit.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan permasalahan yang mendesak untuk Kementerian ESDM adalah program implementasi untuk energi. Selama ini di pemerintahan SBY selalu memunculkan kebijakan-kebijakan energi tetapi dalam tataran program implementasi di lapangan masih banyak kendala-kendala, sehingga sasaran kebijakan yang dikeluarkan tidak berjalan dengan maksimal.

Menurutnya akibat dari kebijakan yang tidak berjalan di lapangan, telah berdampak terhadap beban impor BBM yang semakin membesar, kemudian kebijakan bauran energi yang tidak jelas arahnya. Kemudian, hal berikut yang juga penting bagi pemerintahan Jokowi adalah persoalan subsidi.

Menurut Marwan masalah subsidi BBM harus ada solusi yang menyeluruh. Hal itu dikarenakan selama ini kebijakan subsidi BBM seperti kejadian yang selalu berulang-ulang. Misalnya ketika terjadi inflasi yang membumbung tinggi maka dengan terpaksa pemerintah menaikkan harga BBM.

"Pemerintah harus kompherensif menyelesaikan masalah energi. Harus ada tindakan kongkrit ke dalam tahap implementasi di lapangan," kata Marwan kepada Gresnews.com.

BACA JUGA:
Tags