JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tak ada jalan islah untuk kedua kubu Partai Golkar, bagi kedua kubu keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan yang sah akan menyelesaikan semuanya. Salah satu kubu yang dianggap tidak sah harus menyerahkan kepengurusannya. Jika tidak, maka popularitas publik terhadap Golkar akan semakin menurun.

Konflik yang saat ini terjadi dalam internal Golkar dianggap sebagai konflik Golkar terbesar dalam sejarah. Jika lahirnya partai Gerindra dan Nasdem hanya dianggap sebagai masalah personal maka saat ini sudah mencakup struktural.

"Kedua kubu tak ada yang mau keluar dari partai tapi saling klaim paling benar," ujar Politisi Partai Golkar Indra Jaya Piliang dalam paparan ´Opini Publik mengenai Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik di Indonesia´ di D´Consulate, Sarinah, Senin (15/12).

Apabila Golkar tak mampu menyelesaikan konflik ini setelah keluarnya surat pengesahan dari Menkumham Rabu (17/12), maka kemusnahan partai tinggal menunggu waktu. Sebab akan hadir partai baru yang lebih kuat dari partai-partai pecahan Golkar sebelumnya.

Selama ini Golkar hanya mengenalkan orang-orang yang punya uang untuk bisa muncul ke publik. Yang mempunyai ide dan gagasan tapi tidak ada modal tentu akam gugur. "Harus diubah sistem ini, jika ingin islah maka beri kesempatan pada generasi baru, yang tua kita harapkan jadi penasehat partai," katanya.

Harus ada upaya penghentian Golkar dalam memilih pemimpin secara tertutup. Sebab dengan pemilihan tertutup selama ini tidak memunculkan tokoh-tokoh cakap sebagai pemimpin rakyat.

Kini, Golkar berada di peringkat ketiga popularitas parpol setelah PDIP dan Gerindra. Bukan tidak mungkin peringkatnya akan lebih menurun bila terus melakukan kerja politik yang sama. Skenario yang sekarang dirancang tak mungkin ada islah bila penetapan tak dilakukan. "Kubu yang kalah akan diakomodir yang menang," ujarnya.

Indra memiliki keyakinan baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono masih punya rasionalitas publik. Di Golkar ia menilai lebih banyak kader yang dewasa dibanding yang mementingkan dirri sendiri. "Contohnya saja kini sudah terdapat satu kesepakatan dukungan Perppu Pilkada oleh kedua kubu," ujarnya.

Di kubu seberangnya, Sekjen Golkar Idrus Marham yakin kepengurusan Munas Bali yang akan disahkan oleh Menkumham. "Saya yakin Menkumham masih punya nurani dan paham aturan yang ada," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (15/12).

Menurutnya sangat berbahaya apabila kader Golkar menjalankan dualisme dengan cara premanisme seperti yang ia duga terjadi di kubu Agung. Sebab, jalan seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi partai. "Jadi bukan menolak islah. Kalau mau kembali ke jalan yang benar ayo gabung," ajaknya.

BACA JUGA:
Tags