JAKARTA,GRESNEWS.COM - Sikap Partai-partai Koalisi Merah Putih yang ngotot menginginkan Pilkada dilakukan oleh DPRD dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada, dituding bukan bertujuan untuk memperbaiki sistem seleksi kepemimpinan nasional, namun lebih bermotif berkuasa. Menurut Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto langkah Koalisi yang ingin Pilkada dipilih oleh DPRD dan bukan langsung oleh rakyat telah keluar dari nilai-nilai demokrasi. Seharusnya partai politik terus mendorong agar proses demokrasi yang ada memperkuat kedaulatan rakyat, bukan malah merampasnya dan memberikan kepada segelintir elit.

Nico mencium gelagat adanya politik balas dendam dengan mengedepankan politik sempit ini dalam kasus RUU pilkada. Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berniat menguasai kekuasaan eksekutif di daerah dengan harapan bisa mengganggu pemerintahan nasional. Ketika pemerintahan terganggu upaya penggantian kepemimpinan nasional dilakukan baik lewat legislasi dan DPR.

"Mayoritas partai yang mendukung RUU Pilkada di DPR tidak bisa seenaknya merampas kedaualatan rakyat. Karenanya harus dilawan," kata Nico kepada Gresnews.com usai diskusi di Restoran Rarampa Jakarta, Sabtu (13/9).

Pilkada oleh DPRD bisa dibaca dengan jelas sebagai hasrat berkuasa elit politik tertentu. Sebab jika memang benar RUU Pilkada yang dipaksakan injury time tak ada motif politik, maka reformasi seleksi kepemimpinan nasional harus dibicarakan dalam satu paket bukan hanya soal Pilkada tapi juga Pilpres.

Hal senada disampaikan pengamat pemilu dari Perludem Didik Supriyanto. Menurut dia partai politik yang tergabung Koalisi Merah Putih masih memendam kekecewaan atas kekalahan Pilpres kemarin. Maka kekompakan tersebut memiliki kepentingan politik tertentu. Karena itu Didik berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tegas soal RUU ini.

"SBY bisa men-cut proses pembahasan RUU Pilkada," kata Didik.

Jika Pilkada dikembalikan kepada DPRD lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Yang jelas korupsi politik akan terjadi sepanjang lima tahun jika dilakukan oleh DPRD. Sementara jika langsung oleh rakyat yang namanya money politic hanya terjadi sekali.

Sementara Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia mengatakan langkah partai politik yang mendukung Pilkada oleh DPRD diibaratkan ´Arisan Politik.´ Kepentingan partai Koalisi dalam RUU ini dinilai tidak bakal bertahan lama. Paska pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang arah politik diperkirakan akan berubah. Sebab koalisi yang dibangun hanya untuk kepentingan elit nasional saja.

Sementara dua organisasi yang mewakili bupati dan walikota dengan tegas menolak. Padahal banyak dari mereka adalah kader partai yang mendukung Pilkada oleh DPRD.

BACA JUGA:
Tags