Naikkan Harga BBM, Komitmen Kerakyatan Jokowi Dipertanyakan
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3000 per liter pada November mendatang memberatkan masyarakat. Kendati pemerintah juga menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun dampak kenaikan BBM ini akan menggoncang perekonomian
Sebelumnya anggota Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Panjaitan mengatakan Jokowi telah memutuskan kenaikan harga BBM subsidi. Dia mengungkapkan kenaikan harga BBM tersebut untuk meringankan beban masyarakat akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 27 juta orang masyarakat.
"Sudah diputuskan oleh Pak Jokowi dan Pak JK pada Jumat pekan lalu," kata Luhut, Jakarta, Selasa (30/9).
Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai kenaikan BBM pasti ada dampaknya meskipun tujuannya untuk menyehatkan ekonomi. Oleh karena itu perlu melakukan minimalisir dampak dari kenaikkan BBM. Apalagi dapat diperkirakan dampak dari kenaikan BBM subsidi tersebut inflasi dapat mencapai 8%.
Menurutnya pemerintah harus melakukan antisipasi sebelum terjadinya kenaikkan BBM subsidi yaitu dengan cara diversifikasi energi dan perbaikan pengelolaan migas dan transparansi. Dia mengatakan dampaknya sangat besar jika kenaikan BBM terjadi di bulan November karena belum ada jeda waktu untuk pemerintahan Jokowi untuk mempersiapkan diversifikasi BBM.
Menurut Enny inflasi yang terjadi di bulan November dan Desember merupakan inflasi yang terjadi musiman. Jika ditambah dengan BBM maka akan terjadi peningkatan yang tinggi, apalagi akan menimbulkan efek psikologis.
"Kalau November dampaknya pasti besar karena kan belum ada jeda waktu," kata Enny.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch menilai rencana kenaikan BBM subsidi Rp3000 sangat memberatkan masyarakat karena inflasi diperkirakan mencapai 5%. Dia menambahkan kenaikan BBM subsidi Rp3000 akan berdampak terhadap kenaikan harga barang sebesar 2 kali lipat dan kenaikan harga transportasi 2 kali lipat.
Dia menilai pemberian BLT akibat dampak kenaikan BBM subsidi sangat tidak efisien, meski dapat mengurangi dampak psikologis masyarakat tetapi tetap saja masyarakat terkena imbasnya. BLT tersebut juga tidak cukup untuk meredam psikologis masyarakat. Menurutnya dengan kenaikan BBM subsidi sebesar Rp3000 dapat menghemat anggaran sebesar Rp150 triliun, namun penghematan tersebut jangan diperuntukkan semuanya untuk BLT kepada masyarakat. Pemerintah harus menggunakan dana penghematan tersebut untuk perbaikan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pertanian.
Mamit mengatakan alangkah baiknya pemerintahan Jokowi-JK menaikkan BBM subsidi secara bertahap atau dinaikkan dua kali. Meskipun efeknya sama terhadap psikologis masyarakat, paling tidak dapat mengurangi beban masyarakat ditengah kondisi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kenaikan gas elpiji 12 Kg.
"Kalau kenaikan menjadi Rp3000 akan semakin memberatkan masyarakat dan mengurangi daya beli masyarakat. Efeknya takut akan terjadi gejolak sosial," kata Mamit kepada Gresnews.com.
- Gonjang-Ganjing Dana Stabilisasi Minyak
- Produksi Minyak Menipis, Ini yang Dilakukan Pemerintah
- Menko Perekonomian Dituding Belokkan Substansi Putusan MK Soal Harga BBM
- Adopsi Harga Keekonomian, Harga BBM Akan Selalu Bergejolak
- Pertamina Klaim Pengusaha Tak Rugi Premium Turun
- Harga BBM Turun, Pembangunan Infrastruktur Harus Dipastikan Berjalan
- Pemerintah Berencana Patok Harga Premium Maksimal Rp9500 Per Liter