JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden terpilih Joko Widodo bersama wakilnya Jusuf Kalla terus menggodok bentuk pemerintahannya ke depan. Termasuk pilihan apakah akan memangkas sejumlah pos kementerian atau tetap berjalan seperti sekarang.

Peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bhakti lebih memilih Jokowi-JK mengurangi sejumlah kementerian. Sebab setidak hanya beberapa kementerian yang wajib ada dalam pemerintahan yakni Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan dan Keuangan. Selebihnya dinilai tidak perlu.

Karenanya pemangkasan pos kementerian bisa dilakukan dengan menghilangkan Kementerian Koordinator. Saat ini tiga kementerian koordinator, mulai dari Polhukam, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat.

"Seperti Kementerian Koordinator dihapus saja, tidak perlu bahkan sejumlah kementerian banyak yang tumpang tindih," kata Ikrar dalam diskusi di Restoran Rarampa Jakarta, Sabtu (30/8).

Bila mengacu pada birokrasi modern seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, jumlah kementerian di bawah 20 kementerian. "Akibatnya makin banyak kementerian yang terjadi adalah makin panjangnya rantai birokrasi," ujar Ikrar.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Medrial Alamsyah bahkan mendorong dihapuskannya sejumlah kementerian negara. Sebab secara konseptual kementerian-kementerian itu hanya berfungsi melakukan koordinasi terhadap kementerian teknis.

Fungsi koordinator cukup dilakukan pada level strategis dengan membuat perencanaan yang baik untuk jangka menengah dan panjang. "Dengan begitu akan terjadi keterkaitan antar setiap kementerian dalam untuk bidang," kata Medrial pada acara yang sama.

Sebab dengan adanya kementerian koordinatro seperti sekarang seakan terjadi koordinasi yang dipaksakan. "Kementerian negara selama ini tidak efektif begitu juga kementerian koordinator juga tidak ada yang efektif," kata Medrial menambahkan.

Salah satu kementerian yang dinilai tidak lagi diperlukan adalah Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Persoalan transmigrasi tidak perlu lagi diurus oleh satu kementerian. "Pasalnya masalah transmigran ke depan adalah bagaimana membangun lingkungan yang bukan soal transmigrasi," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags