JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pembentukan tata tertib DPR masa bakti 2014-2019 dinilai mengalami kemunduran. Pasalnya tata tertib yang ada tidak mengharuskan kehadiran fisik sebagai syarat kehadiran anggota DPR.

Politikus PDIP, Rieke Dyah Pitaloka menilai terjadinya kericuhan dalam sidang paripurna pertama DPR malam tadi, merupakan akibat tata tertib yang mencederai kerja keras anggota DPR terdahulu. “Jangan dikira ini hanya masalah mengambil keputusan siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi pimpinan. Ini masalah keputusan yang akan diambil para wakil rakyat selama lima tahun ke depan,” ujarnya sesaat sebelum memasuki ruang sidang paripurna MPR, Senayan, Kamis, (2/9).

Ia menjabarkan bagaimana selama lima tahun belakangan pihaknya berusaha mengakomodir kehadiran para anggota dewan melalui absensi fisik berulang berupa scaning sidik jari dan absensi di setiap rapat. Namun hal tersebut kini tidak diakomodir, bayangkan yang akan terjadi selama lima tahun ke depan dimana para pemimpin bangsa bisa hanya titip absen, tidak wajib menghadiri rapat, namun mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

Bagaimana mungkin segala hajat hidup orang banyak bisa diputuskan oleh mereka yang tidak pernah mengikuti rapat dan sudah secara otomatis pasti kurang atau bahkan tidak mengerti detail pembahasan yang harus diputuskan bagi rakyat. “Kita butuh bantuan rakyat untuk ikut menolak tata tertib DPR,” bujuknya.

Ia juga menyoroti hak bicara para anggota DPR yang sedikit demi sedikit diberangus, walaupun hak lobi tetap diakomodir dalam sidang paripurna. Namun hal itu tidaklah cukup lantaran paripurna merupakan rapat tertinggi yang menentukan keputusan final. “Bagaimana mau bicara kalau alat pengerasnya saja sengaja dimatikan. Semalam hanya di akhir-akhir tempat kami bisa menyala dua buah,” tuturnya.

Ia menyayangkan sikap dan etika banyak dilanggar anggota DPR semalam, padahal sumpah atas nama agama dan kitab suci masing-masing untuk tidak mementingkan golongan baru saja dilakukan kurang dari 12 jam sebelum sidang perdana.

Sedangkan, Ketua DPP PDIP, Maruar Sirait hanya mengingatkan agar para anggota DPR dalam mengambil keputusan tidka didasari pemikiran pragmatis, tapi berbasis platform sehingga politik tidak hanya soal bagi-bagi jabatan saja.

BACA JUGA: