JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinillai tak perlu campur tangan dalam pemilihan nama calon menteri kabinet Jokowi-JK, karenanya dikhawatirkan dapat merusak sistem ketatanegaraan. KPK kabarnya akan sangat memberikan rekomendasi atas nama yang akan dipilih Jokowi, bersih atau tidak dari tindak korupsi.

Namun hal ini dianggap tidak perlu oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. "Calon menteri itu hak Presiden sehingga tak perlu menunggu KPK untuk memutuskannya. Presiden punya hak prerogatif atas itu," ucap Fadli Zon, di Senayan, Jakarta, Senin (20/10).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memberikan hasil penelusuran terhadap calon menteri di kabinet yang akan disusun Presiden Joko Widodo. Hasil penelusuran itu langsung diserahkan para pimpinan kepada Jokowi semalam, di Gedung KPK.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain yang ikut dalam pertemuan dengan Jokowi masih enggan membeberkan hasil penelusuran tersebut. Namun Zul mengaku telah memberikan kategori tingkat kerawanan para calon menteri yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi.

"Yang beresiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Zulkarnain saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/10).

Hal inilah yang kemudian dikritik Fadli yang menilai campur tangan KPK akan merusak tatanan ketatanegaraan Indonesia.

Namun pendapat Fadli itu disanggah anggota Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz. Dia mempertanyakan balik pernyataan Fadli yang mengkhawatirkan rusaknya ketatanegaraan apabila Jokowi meminta rekomendasi KPK. "Logikanya sangat keliru, yang dilakukan Jokowi itu merupakan salah satu upaya mematikan alur kabinet yang berpotensi terkait masalah hukum dan korupsi," ujarnya kepada Gresnews.com, Senin, (20/10).

Ia merasa tak akan ada unsur ketatanegaraan yang dikurangi hanya karena meminta masukan KPK, karena hanya sebatas masukan bukan persetujuan. Jika hanya sebatas meminta catatan hal tersebut tidak ada yang salah, bahkan sangat diapresiasi ICW.

Yang menjadi kecurigaan dan pertanyaan besar justru para individu yang khawatir dan mempermasalahkan catatan KPK. "Kita jadi mempertanyakan motivasi dan konsistensinya memberantas korupsi ada tidak?" katanya.

Walaupun mengapresiasi langkah Jokowi, ICW tetap memberikan kritik karena seleksi nama menteri bersifat tertutup dan tidak memastikan nama tersebut kepada publik. Oleh karena itu, mereka selalu memberi peringatan kepada presiden baru itu untuk tidak memilih nama yang mempunyai persoalan dari rekening gendut, para politisi atau pejabat lain yang mau mengurangi kewenangan KPK, dan pengusaha yang berkepentingan bisnis ketika menduduki pemerintahan.

Beberapa nama yang beredar seperti Komjen Pol Budi Gunawan dan Rokhmin Dahuri memang sempat dipertanyakan karena dinilai tidak bebas dari beban kasus masa lalu. Selebihnya ada nama-nama yang dinilai oke seperti mantan Ketua PPATK Yunus Husein, Mas Achmad Santosa, Jimly Asshiddiqie, dan Anies Baswedan.

Selebihnya adalah para politisi seperti Eva Sundari, Muhaimin Iskandar, Hamid Awaluddin, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Puan Maharani, Hasto Krisyanto, Yuddy Chrisnandi, Marwan Jafar, Pratikno, dan Ferry Mursyidan Baldan. Ada juga dari kalangan TNI-Polri seperti Luhut Panjaitan, Wiranto dan Irjen Pol Syarifuddin.

Selebihnya adalah kalangan pengusaha dan birokrasi seperti Rusdi Kirana, Jhonny Darmawan, Sudhamek dan mantan Sekjen Kemendagri Siti Nurbaya dan Ketua PPATK saat ini M Yusuf. Selebihnya adalah kalangan profesionak seperti Darmin Nasution, RJ Lino, Dr. Anwar‎ dan Ignasius Jonan.

Terkait pengumuman kabinet Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, paling tidak malam ini atau esok pagi merupakan waktu pengumuman kabinet Jokowi-JK

"Masih dalam proses. Saya pastikan, Jokowi-JK akan memilih figur berkompeten dan bersih sesuai rekomendasi KPK serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Puan, seusai menghadiri pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla, Senayan, (20/10).

Ia melanjutkan, hingga saat ini belum mengetahui secara terperinci hasil proses seleksi menteri yang dilakukan Jokowi-JK. Komunikasi antara petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan kembali dilakukan setelah Presiden dan Wakil Presiden baru tersebut selesai dengan semua acara seremoni pelantikan.

BACA JUGA:
Tags