JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan terdapat dua hal penting sektor perumahan yang harus dipikirkan oleh pemerintah baru pimpinan Joko Widodo. Yaitu masalah penetapan Menteri Perumahan Rakyat dan pembentukkan Badan Pelaksana Perumahan.

Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda mengatakan calon Menteri Perumahan Rumah Rakyat tak cukup hanya menyandang profesional karena bila berbicara mengenai perumahan rakyat perlu pemahaman yang menyeluruh dan sangat berbeda dengan profesional perumahan yang bersifat komersial. Pendekatan yang dilakukan untuk menyusun road map perumahan rakyat akan sangat berbeda bila calon menteri tidak mempunyai latar belakang terlibat dalam sebuah sistem perumahan rakyat.

"Karenanya pemerintahan yang nanti terpilih tidak terjebak dengan istilah profesional saja," kata Ali dalam siaran pers yang diterima oleh Gresnews,com, Jakarta, Jumat (1/8).

Ali mendefinisikan profesional tidak hanya diartikan yang berada di luar politik, tidak juga bekerja di sektor swasta atau diluar pemerintah. Profesional di perumahan rakyat harus memiliki arti bahwa calon Menteri Perumahan Rakyat tahu dan memahami mengenai bidang perumahan rakyat secara menyeluruh dan telah berpengalaman terlibat dalam urusan mengenai perumahan rakyat serta telah membuktikan diri memperjuangkan perumahan rakyat.

Ali mengatakan calon Menteri Perumahan Rakyat juga tidak hanya sebatas profesional saja namun juga mempunyai kemampuan lobi politik yang mumpuni. Hal itu dikarenakan banyak kebijakan-kebijakan yang nantinya harus disetujui oleh DPR yang sekiranya membutuhkan kemampuan politik.

Kendati demikian, Ali menilai seorang Menteri tidak cukup untuk mengurus perumahan rakyat. Untuk itu, pemerintahan yang akan datang perlu membentuk Badan Pelaksana Perumahan seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Permukiman.

Menurutnya pemerintah harus mendorong segera terbentuknya badan tersebut karena sangat strategis sebagai bagian dalam mekanisme pengendalian harga tanah untuk perumahan rakyat. Dia menambahkan badan ini juga sebagai eksekutor program kebijakan pemerintah membantu tugas menteri.

Badan tersebut nantinya melibatkan semua pemerintahan daerah dimana saat ini yang tidak dapat dilakukan oleh Menteri Perumahan Rakyat karena tidak berwenang untuk mengatur pemerintah daerah selain Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu Badan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya kebijakan Menteri Perumahan Rakyat.

Dia menilai untuk Ketua Badan Pelaksana Perumahan adalah mutlak dari kalangan profesional yang benar-benar mengerti perumahan rakyat. "Menteri Perumahan Rakyat sebagai regulator dan ketua Badan sebagai eksekutor," kata Ali.

Pengamat pasar modal David Cornelis mengatakan pelaku pasar modal lebih nyaman untuk berinvestasi di Indonesia jika susunan kabinet diisi oleh kalangan profesional karena sesuai dengan janji dan komitmen untuk mengisi kabinet dengan profesional dan praktisi. Hal itu dilihat berdasarkan janji Jokowi kepada masyarakat bahwa dirinya menjanjikan tidak ada politik transaksional dalam berkoalisi.

"Jangan transaksional dengan pengisian jabatan dari partai yang tidak pada tempatnya," kata David kepada Gresnews.com

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan dalam penyusunan kabinet Jokowi harus menepati janjinya. Menurutnya Jokowi dipilih oleh rakyat karena menjanjikan kabinet yang diisi oleh orang-orang yang ahli dan profesional. Dia menambahkan orang profesional pun juga ada yang berasal dari kalangan partai politik, tetapi harus bisa terukur secara kapablitasnya.

Namun hal yang paling penting, menurut Enny adalah sistem pemerintahan harus dikembalikan sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu sistem pemerintahan presidensiil. Artinya kewenangan ada di tangan presiden bukan berada di tangan koalisi.

Menurutnya jika susunan kabinet nanti diisi dengan orang profesional dan sistem pemerintahan dikembalikan menjadi presidensiil maka persoalan yang dihadapi di Indonesia akan relatif dengan mudah. "Janji Jokowi harus ditepati, jangan mengulang janji politis masa yang lalu," kata Enny kepada Gresnews.com.

BACA JUGA:
Tags