JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif 2014 tinggal menghitung hari, para ketua umum partai yang juga merangkap sebagai menteri di kabinet dikabarkan beramai-ramai mengambil waktu cuti untuk menjadi juru kampanye nasional. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merangkap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga menjadi juru kampanye nasional Partai Demokrat.

Pengamat politik Indria Samego mengatakan memang tidak ada aturan khusus yang melarang bagi jabatan rangkap. Makanya ketika tidak ada larangan maka para politisi tentunya dengan leluasa menjalani tugas rangkap jabatan dan itu merupakan konsekuensi logis yang harus diterima.

Tentu saja itu menjadikan ambiguitas dalam jalannya tata pemerintahan. Sikap ambigu itu terlihat ketika SBY mewanti-wanti agar para menterinya tetap mengerjakan tugas-tugas pemerintahan tetapi mereka justru ikut berkampanye menjelang Pemilu Caleg.

Dia menilai jika benar SBY menjadi juru kampanye maka hal itu bertentangan dengan buku yang ditulisnya "Selalu Ada Pilihan". Menurutnya jangan sampai refleksi judul buku yang ditulisnya itu menjadi pragmatis. Namun disatu sisi SBY berkeinginan menjadi juru kampanye karena tidak tega melihat partainya menjadi nomor tiga dan juga SBY merasa bertanggung jawab untuk memenangkan partai Demokrat.

"Bukan hanya SBY tetapi ketua umum pengurus partai lainnya tetapi karena aturannya tidak melarang ya jadi jalanin saja," kata Indria kepada Gresnews.com, Jakarta, Selasa (11/3).

Indria menilai penilaian mata masyarakat kepada SBY akan menjadi negatif karena ketika menjadi juru kampanye secara otomatis SBY akan meninggalkan tugas-tugas kenegaraan. Meskipun beberapa kali baik SBY dan para menteri yang merangkap jabatan sering memberikan pernyataan dapat membagi waktu antara urusan partai politik dan tugas kenegaraan.

Indria mengaku secara pribadi tidak percaya atas statement SBY dan para menteri yang dapat membagi waktu antara partai politik dengan tugas kenegaraan. Ia menilai jabatan rangkap pastinya dipenuhi dengan konflik kepentingan karena baik SBY dan para menteri dalam melakukan suatu kegiatan pastinya menggunakan dana negara, begitu juga dalam melakukan kampanye.

"Segi hukumnya itu tidak ada aturannya. Ini semua karena permasalahan etika pemerintahan dan etika politik," kata Indria.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku dirinya tidak mengetahui jika SBY mengambil cuti untuk menjadi juru kampanye bagi partainya. Bahkan saat didesak untuk mengungkapkan para menteri dari partai Demokrat yang juga mengambil cuti untuk kepentingan kampanye, Nurhayati menolak berkomentar.

Dia mengaku para menteri di kabinet SBY bukan hanya dari Partai Demokrat tetapi ada juga dari partai-partai lainnya. "Saya tidak tahu, saya cek dulu ya. Menteri yang mana dulu ? Menteri di kabinet mana ? Menteri-menteri kan bukan hanya dari Demokrat," kata Nurhayati kepada Gresnews.com, Jakarta, Selasa (10/3).

Sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat sudah menunjuk seluruh pengurus partai Demokrat untuk menjadi juru kampanye, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang dipastikan akan memimpin kampanye terbuka. Begitu juga partai Demokrat mennginstruksikan para menteri dari partai Demokrat untuk turun tangan melakukan kampanye.

Menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat diantaranya adalah Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syariefuddin Hasan.

BACA JUGA:
Tags