Dua Tersangka Baru Terkait Kasus E-KTP

Rabu, 10 Januari 2018, 19:37:38 WIB - Politik

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan terkait penetapan tersangka baru di gedung KPK Jakarta, Rabu (10/1). KPK menetapkan mantan penasehat hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dan dokter dari RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo menjadi tersangka karena diduga menghalangi penyidik KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi E KTP. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus 'Papa Tabrak Tiang Listrik' dalam kasus Setya Novanto yang semula melarikan diri dan ditemukan menabrak tiang listrik. KPK menjerat pengacara Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo pasal pidana merintangi penyidikan dalam penanganan kasus Setya Novanto. Keduanya terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara.

'Karena perbuatannya, FY dan BST melanggar Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,' ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers, Rabu (10/1).

Penetapan status tersangka Fredrich dan Bimanesh dilakukan setelah KPK memeriksa 35 orang saksi dan ahli pada penyelidikan. KPK juga sudah mengirimkan surat permintaan cegah terhadap keduanya pada 8 Januari untuk masa cegah 6 bulan.

Fredrich dan dokter diduga merintangi penyidikan dengan mempersulit pencarian Novanto, tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Saat mobil yang ditumpangi kecelakaan menabrak tiang listrik, Novanto dibawa ke RS Medika Permata Hijau. 'Saat di RS, meskipun dia kecelakaan, SN tak dibawa ke IGD, melainkan langsung dibawa ke ruang inap VIP,' sambung Basaria.

Selain itu, sebelum Novanto dirawat di RS, Fredrich diduga lebih dulu datang berkoordinasi dengan pihak RS.

'Didapatkan informasi bahwa salah satu dokter dari pihak RS mendapat telepon dari seseorang yang diduga pengacara SN, mengatakan SN akan dirawat di RS pukul 21.00 WIB dan meminta kamar VIP dan di-booking satu lantai, padahal saat itu belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa,' papar Basaria.

Penyidik juga mendapat kendala ketika melakukan pengecekan informasi kecelakaan pada pemeriksaan kesehatan di RS Medika Permata Hijau.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 menyebutkan:

'Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar