Sengkarut Sengketa Pergantian Antar Waktu Politisi PDIP

Senin, 05 September 2016, 19:30:00 WIB - Politik

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) menyampaikan pengarahan pada pembukaan Sekolah Partai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan di Wisma Kinasih, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (30/8). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Honing Sanny, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan perlawanan atas proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya oleh PDIP. Honing menggugat surat rekomendasi DPR kepada Presiden Republik Indonesia untuk pengajuan Andreas Hugo Pariera sebagai pengantinya.

Kuasa hukum Honing, Arif Budiman, menilai langkah PDIP mem-PWA kliennya sangat politis dan dipaksakan. Dia berdalih, langkah yang ditempuh PDIP itu menyalahi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Perkara Honing Sanny sampai sekarang belum inkracht di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sesuai Pasal 241 UU MD3, yang memberi kesempatan kepada yang di-PAW melalui upaya hukum. Keputusan belum inkracht tapi Honing sudah di-PAW," kata Arif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Senin (5/9).

Atas dasar itu, Arif menuturkan, pihaknya menggugat surat rekomendasi yang dikeluarkan DPR kepada presiden soal pencalonan Andreas sebagai pengganti Honing ke PTUN Jakarta.



Arif mengatakan, Pasal 241 UU MD3 berbunyi: (1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelumnya Honing adalah anggota DPR terpilih dari PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) I nomor urut 6 dengan perolehan suara 49.287. Namun setelah setahun duduk sebagai anggota Komisi IV DPR, Honing digantikan oleh Andreas Hugo Pariera, setelah dirinya dipecat dari PDIP dengan tuduhan melakukan pengalihan suara saat pemilihan legislatif 2014.

Andreas Hugo Pareira sendiri memperoleh suara sebanyak 49.089. Terdapat selisih suara antara Honing dan Andreas, caleg PDIP Nomor urut 1 waktu itu, dengan selisih suara sebesar 198 suara. Andreas menuding Honing melakukan pencurian suara.

Namun tudingan dibantah pihak kuasa hukum Honing. Menurut Arif, pemberhentian Honing sedang dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Hingga saat ini, menurut Arif, belum ada putusan banding dari PT Jakarta.

"Kalau ada perselisihan suara seharusnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tapi KPU menyatakan tidak ada perselisihan suara," katanya. Sejauh ini tidak ada laporan soal tudingan suara yang dilakukan oleh Honing terhadap Andreas. Saksi soal pencurian suara ini pun tidak mampu dihadirkan oleh pihak Andreas.

Honing sendiri sudah dicopot keanggotaannya dari PDIP pada 21 September 2014. Sejak September 2014 lalu, Honing menjadi anggota DPR Non-Komisi dan Fraksi. Baru pada pertengahan Juli 2016 Honing kemudian di-PAW atas keputusan presiden.

Terkait pemecatan Honing, pihak DPP PDIP beralasan bahwa Honing tak mengikuti instruksi Partai. Honing sebagai anggota partai dinilai tidak loyal dan pernah diminta mundur oleh DPP PDIP, namun permintaan tersebut tak diindahkan Honing.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar